DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD
Ekoin.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung pengambilan keputusan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sepuluh Poin Utama UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Undang-undang ini mengatur sepuluh poin utama, mulai dari prinsip dan asas hukum perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan, hingga perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik.
Salah satu poin krusial dalam UU ini adalah pengaturan hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang mencakup proses penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Artinya, negara tidak lagi harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap untuk dapat merampas aset yang diduga merupakan hasil kejahatan.
ICW Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik ke MKD
Tak lama setelah pengesahan, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyebut DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU tersebut karena draf RUU tidak disebarluaskan secara memadai kepada publik.
Menanggapi laporan tersebut, Habiburokhman menyatakan tidak mempermasalahkan langkah ICW. Ia mengeklaim bahwa draf RUU sebenarnya telah diunggah oleh pihak kesekjenan DPR sejak tahap penyerahan DIM, dan seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka, disiarkan langsung melalui televisi dan kanal YouTube Parlemen. “Kurang terbuka apa lagi,” ujarnya.
Polemik Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa Komisi III telah menerima 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber, namun hanya 87 yang dapat terakomodasi karena keterbatasan waktu pembahasan. Ia menegaskan ICW sendiri tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis selama proses penyusunan RUU berlangsung.
Polemik ini menambah catatan panjang perdebatan mengenai transparansi proses legislasi di DPR, khususnya terkait undang-undang yang dinilai strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dampak bagi Pemberantasan Korupsi
Terlepas dari polemik proses pembahasannya, pengesahan UU Perampasan Aset dinilai sejumlah pakar hukum sebagai langkah maju dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Dengan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana tetap, negara diharapkan dapat lebih cepat menyita aset hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada korban atau kas negara, meski penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip non-retroaktif sesuai asas legalitas hukum.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan