OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, Jumlah Bank Tutup di Indonesia Tembus 17 pada 2026
Ekoin.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha bank perekonomian rakyat (BPR), kali ini menyasar PT BPR LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026, menambah daftar bank yang tutup sepanjang tahun ini menjadi 17.
Kepala OJK Sumatra Barat, Roni Nazra, menjelaskan bahwa pencabutan izin merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Ia menegaskan proses ini tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui berbagai tahapan pengawasan dan upaya penyehatan terlebih dahulu.
Proses Pengawasan Bertahap
Menurut Roni, OJK sejak 5 November 2025 telah menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen. Status itu kemudian meningkat menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026 setelah pengurus dan pemegang saham diberi kesempatan melakukan penyehatan terkait permodalan dan likuiditas sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023, namun upaya tersebut tidak membawa hasil.
Dengan pencabutan izin ini, seluruh kegiatan operasional BPR LPN Labuh Gunung resmi dihentikan dan kantornya tidak lagi melayani masyarakat. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah serta melaksanakan proses likuidasi bank sesuai ketentuan yang berlaku.
Faktor Tata Kelola Jadi Pemicu Utama
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu sebelumnya menyebut bahwa faktor utama di balik gelombang penutupan BPR dan BPRS sepanjang 2026 adalah lemahnya tata kelola internal. “Faktor penyebab resolusi BPR dan BPRS adalah lemahnya tata kelola pada BPR dan BPRS yang bersangkutan,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia menambahkan bahwa seluruh dana nasabah yang berada dalam skema penjaminan, baik pokok maupun bunga hingga maksimal Rp2 miliar, akan dikembalikan sepenuhnya.
Dampak bagi Industri BPR Nasional
Kenaikan jumlah bank tutup menjadi 17 ini mencerminkan intensifnya pengawasan OJK terhadap industri BPR, khususnya terkait ketahanan permodalan dan pengelolaan likuiditas. OJK mengimbau masyarakat, khususnya nasabah BPR di berbagai daerah, agar tetap tenang karena simpanan mereka tetap dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku, sembari regulator terus mendorong konsolidasi dan penguatan tata kelola di sektor perbankan rakyat ke depan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan