Mahfud MD Ingatkan Sidang MPR 9 Desember Bisa Tak Sah, Prabowo Dinilai Terlambat Ajukan Cawapres
Ekoin.co – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terkait batas waktu pengajuan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, jika Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan wapres baru tetap digelar sesuai jadwal pada 9 Desember 2026, pelaksanaannya berpotensi tidak sah secara hukum.
Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. MPR kemudian memiliki waktu 60 hari untuk memilih dan melantik wakil presiden baru guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Soal Batas Waktu 14 Hari Kerja
Mahfud menjelaskan bahwa hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB, Presiden Prabowo belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR, sesuai ketentuan yang mewajibkan pengajuan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. “Kepada yang terhormat Presiden RI dan pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang dan tidak sah jika dilakukan tanggal 9 Desember 2026,” ujar Mahfud melalui akun media sosial pribadinya.
Namun demikian, Mahfud juga mengakui adanya ruang interpretasi dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR. Ia menilai penghitungan 14 hari semestinya menggunakan hitungan hari kerja, bukan hari kalender, sehingga ada opsi penyesuaian jadwal.
Rekomendasi Penundaan Jadwal
Mahfud menyarankan agar Sidang Paripurna MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja terhitung sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden. “Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman, karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR,” kata Mahfud, seraya menegaskan bahwa opsi tersebut masih berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan mundur.
Sebelumnya, Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto telah menyampaikan bahwa Presiden kemungkinan besar akan mengusulkan dua nama cawapres pada Rabu, 25 November 2026, meski jam penyampaiannya belum ditetapkan secara pasti.
Implikasi bagi Proses Politik Nasional
Polemik soal keabsahan jadwal ini menambah dinamika proses pengisian jabatan wakil presiden yang sejak awal telah menyita perhatian publik. Jika benar terjadi penundaan, maka tenggat pelantikan wapres baru yang semula ditargetkan 9 Desember 2026 berpotensi mundur, sehingga kekosongan jabatan Wakil Presiden akan berlangsung lebih lama dari perkiraan semula. Pengamat menilai kepastian hukum atas proses ini penting untuk mencegah gugatan di kemudian hari terkait keabsahan pelantikan wapres pengganti.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan