Mahkamah Internasional Putuskan Myanmar Bersalah Lakukan Genosida terhadap Rohingya, Putusan Pertama dalam Sejarah
Ekoin.co – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menjatuhkan putusan bersejarah dengan menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap kelompok etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine utara. Putusan ini dibacakan di Den Haag pada Kamis, 19 November 2026, dan menjadi kali pertama dalam sejarah ICJ menetapkan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Presiden ICJ, Hakim Yuji Iwasawa, membacakan putusan yang diambil melalui pemungutan suara para hakim dengan hasil 9 berbanding 6. Myanmar dinyatakan telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya, yang melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Ribuan Korban dan Niat Memusnahkan Kelompok
Dalam pembacaan putusan yang berlangsung selama tiga jam, Hakim Iwasawa menjelaskan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas, serta melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak selama operasi militer tahun 2017. Pasukan keamanan juga menyerang warga Rohingya yang sedang berupaya melarikan diri dalam jumlah besar menuju Bangladesh.
Mahkamah menyimpulkan bahwa skala dan metode kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar melampaui batas operasi militer biasa dan mencerminkan niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar. Bukti yang dihimpun menunjukkan desa-desa dan jembatan dibakar serta diratakan, pria dan anak laki-laki dieksekusi, sementara perempuan dan anak perempuan menjadi korban pemerkosaan selama operasi pembersihan militer di Rakhine utara.
700 Ribu Pengungsi Rohingya ke Bangladesh
Operasi pembersihan militer tahun 2017 memicu kecaman internasional yang luas setelah sekitar 700 ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri dari Rakhine utara menuju perbatasan Bangladesh. Hingga kini, sebagian besar dari mereka masih tinggal di kamp pengungsian terbesar di dunia di wilayah Bangladesh.
Myanmar Diwajibkan Lakukan Pemulihan dan Kompensasi
Sebagai konsekuensi dari pelanggaran Konvensi Genosida, Mahkamah memerintahkan Myanmar untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran yang masih berlangsung dengan mengesahkan undang-undang yang memberikan efek penuh terhadap kewajibannya berdasarkan konvensi tersebut. Myanmar juga diwajibkan segera menyelidiki semua pihak yang diduga melakukan tindakan yang melanggar konvensi, dan jika terbukti, melakukan penuntutan serta penghukuman.
Putusan tersebut juga memerintahkan Myanmar untuk memberikan jaminan tidak akan mengulangi tindakan serupa di masa depan, serta mengadopsi langkah-langkah pemulihan bagi warga Rohingya, termasuk memungkinkan pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi mereka yang terusir, baik yang mengungsi di dalam Myanmar maupun ke luar negeri. Myanmar diwajibkan menyampaikan laporan mengenai langkah pemulihan dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan.
Sekjen PBB Sambut Putusan sebagai Pengakuan Keadilan
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyambut putusan ini sebagai pengakuan penting bagi para korban genosida Rohingya, sekaligus sebagai bukti keadilan internasional yang menegaskan bahwa impunitas atas tindakan kejam semacam itu tidak boleh dibiarkan. Putusan ini bersifat final, mengikat para pihak yang berperkara, dan tidak dapat diajukan banding.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan