KPK Akan Usut Aliran Dana Korupsi Kuota Haji ke Yandri Susanto dan Pimpinan Komisi VIII DPR
Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji 2024 yang menyeret sejumlah mantan pimpinan Komisi VIII DPR RI periode 2019-2024, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Penegasan ini disampaikan menyusul rangkaian fakta persidangan yang membuka skema permintaan dana hingga jatah proyek katering dalam pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa pengembangan perkara terhadap nama-nama yang disebut dalam persidangan akan sangat bergantung pada kecukupan alat bukti. Pihaknya memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dengan menganalisis seluruh fakta yuridis yang terungkap di pengadilan, termasuk kesaksian para saksi kunci yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
Kesaksian Bongkar Skema Permintaan Dana
Pengembangan kasus ini bermula dari kesaksian mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis, dalam sidang lanjutan kasus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam kesaksiannya, ia mengungkapkan momen ketika dirinya diminta menyiapkan sejumlah dana oleh salah satu pimpinan Komisi VIII DPR RI untuk memuluskan pembahasan anggaran haji di Senayan.
Pertemuan yang diungkap terjadi di sebuah gedung perkantoran di Jakarta pada akhir 2023, tepat menjelang pembahasan anggaran haji tahun berikutnya. Kesaksian tersebut menjadi salah satu bukti kunci yang akan dikonsolidasikan tim jaksa penuntut umum KPK bersama tim penyidik untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap pihak-pihak yang disebut dalam persidangan.
Selain pengakuan soal permintaan dana tunai, saksi juga menyinggung adanya praktik monopoli penyediaan jasa katering bagi jemaah haji yang diduga diarahkan kepada perusahaan tertentu dengan imbalan tertentu bagi pihak yang berwenang mengatur alokasi kuota. Praktik semacam ini disebut telah berlangsung dalam beberapa periode penyelenggaraan haji sebelumnya.
Proses Hukum Yaqut dan Tiga Terdakwa Lain
Sementara itu, proses persidangan kasus korupsi kuota haji terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan tiga terdakwa lainnya dijadwalkan memasuki tahap penuntutan pada 30 November 2026. Jaksa penuntut umum disebut telah menyiapkan dakwaan dengan sejumlah pasal tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengaturan kuota haji khusus yang merugikan keuangan negara.
KPK menyatakan kasus ini merupakan salah satu perkara besar yang disorot publik karena menyangkut penyelenggaraan ibadah yang melibatkan ratusan ribu jemaah setiap tahunnya. Lembaga antirasuah itu berkomitmen menuntaskan seluruh rangkaian penyidikan hingga ke pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana, termasuk anggota legislatif yang sempat menjabat pada periode sebelumnya.
Pengamat hukum menilai pengembangan kasus ini penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana haji yang bersumber dari setoran jemaah, mengingat besarnya nilai transaksi dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia akomodasi, transportasi, hingga katering di Arab Saudi.
Dalam beberapa bulan terakhir, KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Agama dan pihak swasta terkait penyediaan layanan haji untuk melengkapi berkas penyidikan. Lembaga antirasuah menegaskan tidak akan berhenti pada level pejabat teknis, melainkan akan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam skema korupsi, termasuk mereka yang memiliki kewenangan politik dalam pembahasan anggaran di parlemen.
Kasus korupsi kuota haji ini sebelumnya telah menjadi perhatian DPR RI, yang turut membahas evaluasi sistem pengawasan anggaran haji dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama. Sejumlah anggota dewan mendesak agar penyelenggaraan haji ke depan menerapkan sistem digital terintegrasi untuk meminimalkan ruang penyimpangan dalam alokasi kuota khusus maupun reguler.
Langkah Selanjutnya
KPK menyebut akan terus memantau perkembangan persidangan sembari mengumpulkan bukti tambahan sebelum menetapkan status hukum baru terhadap pihak-pihak yang disebut dalam kesaksian. Publik kini menanti kelanjutan proses hukum ini, terutama terkait kemungkinan penetapan tersangka baru dari kalangan legislatif yang pernah menjabat di Komisi VIII DPR RI pada periode sebelumnya.
Kasus ini juga menjadi sorotan khusus menjelang persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027, di mana pemerintah diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pengelolaan kuota dan anggaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada masa mendatang.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v





















Tinggalkan Balasan