Kejagung Buka Opsi Tuntutan Mati untuk Riza Chalid, Sidang In Absentia Disiapkan
Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi menuntut hukuman mati terhadap taipan minyak Muhammad Riza Chalid, tersangka buron dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). Riza Chalid akan disidangkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa, mengingat yang bersangkutan masih berstatus buron dan diduga berada di luar negeri.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, menyampaikan hal tersebut pada Sabtu, 21 November 2026. Ia menegaskan kasus yang menyeret Riza Chalid tergolong berat karena menyangkut komoditas bahan bakar minyak (BBM) yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan stabilitas ekonomi nasional.
Kejahatan Berlangsung Lama dan Melibatkan Jaringan Besar
“Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Kuntadi, merujuk pada skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.
Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 10 Juli 2025. Sejak itu, ia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan diduga tidak berada di Indonesia.
Tahapan Menuju Sidang In Absentia
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Riza Chalid tetap berjalan meski berada di luar negeri. Penyidik dan penuntut umum telah berupaya menghadirkan para pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, termasuk melalui mekanisme sidang in absentia.
“Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya,” ujar Anang, dikutip dari Antara, Minggu (22/11/2026).
Desakan dari Lembaga Antikorupsi
Desakan untuk segera menyidangkan Riza Chalid juga datang dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menduga Riza Chalid masih berbisnis di Indonesia melalui perusahaan yang mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatra, meski statusnya buron.
Boyamin meminta Kejagung segera menyidangkan Riza Chalid secara in absentia dengan dakwaan korupsi sekaligus menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Pihaknya bahkan mencadangkan gugatan praperadilan dan telah mengirimkan somasi kepada Kejagung.
Dampak bagi Pemberantasan Korupsi Sektor Energi
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat skala kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tergolong besar dan berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi nasional. Jika opsi hukuman mati benar-benar diajukan dalam dakwaan, kasus Riza Chalid akan menjadi salah satu perkara korupsi dengan ancaman pidana tertinggi dalam sejarah penegakan hukum sektor energi di Indonesia, sekaligus menjadi pesan tegas terhadap praktik korupsi yang melibatkan aset strategis negara.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan