Baleg DPR Kejar Target Rampungkan RUU Masyarakat Adat Sebelum Reses 18 Desember
Ekoin.co – Badan Legislasi atau Baleg DPR RI mulai memasuki tahap rapat panitia kerja untuk menyusun naskah Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat pada pekan ini, setelah hampir dua dekade rancangan tersebut mengendap di meja legislasi.n Ketua Panitia Kerja RUU Masyarakat Adat, Martin Manurung, menyampaikan optimismenya bahwa pembahasan dapat dirampungkan sebelum masa reses DPR yang dimulai 18 Desember 2026.
Menurut Martin, agenda rapat panja kali ini difokuskan untuk mendengarkan pemaparan tim ahli dari Baleg dan Badan Keahlian DPR terkait substansi RUU yang telah disusun, sebelum memasuki tahap pembahasan dan penyempurnaan naskah secara lebih mendalam.
Perjalanan Panjang RUU Masyarakat Adat
RUU Masyarakat Adat sebelumnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPR pada 8 Desember 2025. Pada Februari 2026, Kementerian Hak Asasi Manusia menyerahkan draf RUU kepada Baleg DPR yang mencakup pengaturan mekanisme pengakuan masyarakat adat dan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat.
Sepanjang proses penyusunan, Baleg DPR telah menggelar berbagai rapat dengar pendapat umum bersama komunitas adat, akademisi, dan masyarakat sipil. Baleg juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi dengan populasi masyarakat adat signifikan, termasuk Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, serta Sumatra Barat dan Toba di Sumatra Utara, untuk menyerap aspirasi langsung dari komunitas terdampak.
Polemik Pasal Pencabutan Pengakuan
Salah satu ketentuan yang masih menjadi sorotan tajam dalam draf RUU adalah Pasal 20, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut pengakuan status masyarakat adat yang telah diberikan. Sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi komunitas adat yang telah memperjuangkan pengakuan selama puluhan tahun.
Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria
Anggota Panja RUU Masyarakat Adat, Rycko Menoza, menegaskan pentingnya pengesahan regulasi ini untuk memberikan kepastian hukum atas wilayah adat sekaligus mencegah konflik agraria yang masih kerap terjadi di berbagai daerah akibat tumpang tindih kepemilikan tanah. Data yang dihimpun dari sejumlah provinsi menunjukkan masih banyak komunitas adat yang mengantongi dokumen etnografi namun belum memperoleh Surat Keputusan pengakuan resmi dari pemerintah daerah.
Desakan dari Aliansi Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN sebelumnya mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini, menyusul telah disahkannya Undang-Undang Reforma Agraria pada akhir September 2026. AMAN menilai pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan bentuk pengakuan resmi negara terhadap keberadaan, identitas, dan hak komunal masyarakat adat atas tanah ulayat yang selama ini rawan dirampas atau diperjualbelikan secara komersial tanpa persetujuan komunitas terkait.
Martin Manurung menegaskan komitmennya untuk tidak lagi menunda pengesahan RUU yang dinilai sebagai janji politik sejak 2014 silam. Jika pembahasan berjalan sesuai rencana, RUU Masyarakat Adat berpotensi dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum DPR memasuki masa reses pada pertengahan Desember 2026.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan