BI Pangkas GWM Bertahap 200 Bps, Likuiditas Perbankan Bertambah Rp89,9 Triliun

BI memangkas GWM perbankan 200 bps secara bertahap meski suku bunga naik ke 6 persen, menyuntik tambahan likuiditas Rp89,9 triliun ke sistem perbankan nasional.
BI memangkas GWM perbankan 200 bps secara bertahap meski suku bunga naik ke 6 persen, menyuntik tambahan likuiditas Rp89,9 triliun ke sistem perbankan nasional.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Bank Indonesia (BI) resmi menggulirkan kebijakan pelonggaran likuiditas melalui pemangkasan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap, meski suku bunga acuan BI Rate baru saja dinaikkan ke level 6 persen. Langkah ini ditempuh bank sentral untuk menjaga ruang penyaluran kredit perbankan tetap ekspansif di tengah tekanan eksternal.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan, kompleksitas tantangan ekonomi saat ini tidak memungkinkan bank sentral hanya bertumpu pada satu instrumen kebijakan. “Jadi kita menggunakan bauran kebijakan ya karena permasalahan yang dihadapi sangat kompleks sekali. Jadi tidak mungkin hanya mengandalkan satu kebijakan saja,” ujar Destry dalam acara Financial Forum 2026, Minggu (22/11/2026).

Penurunan GWM Dilakukan Bertahap

BI memangkas rasio GWM perbankan secara bertahap sebesar 200 basis poin (bps), dari sebelumnya 9 persen menjadi 7 persen. Tahap pertama berupa penurunan GWM sebesar 1 persen telah diberlakukan pada 1 November 2026, dan akan disusul penurunan 1 persen berikutnya pada 1 Desember 2026.

Destry memaparkan, pemangkasan GWM pada awal November telah menyuntikkan tambahan likuiditas ke sistem perbankan sekitar Rp89,9 triliun. Tambahan pasokan dana tersebut dinilai efektif memperkuat likuiditas jangka pendek perbankan sekaligus menjaga suku bunga pasar uang antarbank (IndONIA) tetap relatif stabil.

Insentif KLM Tembus Rp466,2 Triliun

Selain pelonggaran GWM, BI memaksimalkan instrumen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memberikan insentif pengurangan GWM hingga 5 persen bagi bank-bank yang aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas maupun sektor strategis pemerintah.

Hingga November 2026, total insentif likuiditas KLM yang telah dikembalikan BI kepada perbankan mencapai Rp466,2 triliun, atau setara 5,16 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional. Angka ini menunjukkan skala intervensi likuiditas BI yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan kredit di tengah kenaikan suku bunga acuan.

Dampak bagi Sektor Riil

Para ekonom menilai kombinasi kebijakan ini penting agar kenaikan BI Rate tidak serta-merta mengerem penyaluran kredit ke sektor produktif. Dengan tambahan likuiditas yang masuk ke perbankan, bank diharapkan tetap memiliki ruang gerak untuk menyalurkan pembiayaan ke UMKM dan sektor strategis, meski biaya dana secara umum naik akibat kenaikan suku bunga acuan.

Ke depan, pasar akan mencermati apakah penurunan GWM tahap kedua pada awal Desember akan memberikan dampak serupa terhadap likuiditas sistem perbankan, sekaligus menjadi penyeimbang bagi kebijakan suku bunga yang lebih ketat.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights