OJK Cabut Izin 17 BPR Sepanjang 2026, Tata Kelola Buruk Jadi Penyebab Dominan

OJK mencabut izin 17 BPR sepanjang 2026, dengan Sumatra Barat mencatat jumlah penutupan terbanyak akibat lemahnya tata kelola, bukan kondisi ekonomi makro.
OJK mencabut izin 17 BPR sepanjang 2026, dengan Sumatra Barat mencatat jumlah penutupan terbanyak akibat lemahnya tata kelola, bukan kondisi ekonomi makro.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha sebanyak 17 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang tahun berjalan hingga November 2026. Pencabutan terbaru menyasar PT BPR LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat, pada 19 November 2026.

OJK menyampaikan bahwa BPR LPN Labuh Gunung ditutup karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen dan gagal melakukan upaya penyehatan sesuai batas waktu yang ditentukan regulator.

Sumatra Barat Catat Jumlah Penutupan Terbanyak

Berdasarkan data yang dihimpun, bank paling banyak ditutup berada di Provinsi Sumatra Barat, yakni sebanyak 4 bank atau setara 23,5 persen dari total jumlah bank yang gugur sepanjang tahun berjalan. Posisi kedua disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan 3 bank, kemudian Jawa Timur dan Bali yang masing-masing mencatatkan 2 bank gugur.

Sementara itu, hanya terdapat 1 bank gugur di Jakarta dan di empat provinsi lainnya, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, serta Sumatra Selatan.

Bukan Soal Kondisi Ekonomi, tapi Tata Kelola

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Anggito menegaskan bahwa kondisi perbankan dan sektor keuangan Indonesia secara umum dalam kondisi sehat, tercermin dari permodalan yang kuat, kualitas kredit yang membaik, dan likuiditas secara agregat yang masih memadai. Bahkan kredit perbankan yang sempat melambat pada 2025 kembali tumbuh double digit pada 2026.

“Kami memantau kelemahan tata kelola menjadi penyebab dominan dalam kasus yang ditangani. LPS terus mendukung pembayaran klaim lebih cepat dan mempercepat penyelesaian likuidasi,” ujar Anggito dalam Financial Forum, Kamis (19/11/2026).

Perlindungan bagi Nasabah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan terus mempercepat proses pembayaran klaim nasabah dari bank-bank yang dicabut izinnya, sekaligus mempercepat proses likuidasi aset agar dampak terhadap nasabah dapat diminimalkan. OJK juga mengingatkan BPR-BPR lain untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko guna mencegah kasus serupa terulang.

Konsolidasi di segmen BPR diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun mendatang, mengingat tekanan persaingan dengan bank umum dan fintech lending yang semakin ketat, serta tuntutan standar permodalan minimum yang terus meningkat.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights