TKD Cair 90 Persen, Belanja Pemda Masih Seret dan Hambat Ekonomi Daerah

Realisasi TKD sudah 90 persen dari pagu APBN 2026, namun belanja pemda baru 61,42 persen sehingga efek ke ekonomi daerah belum optimal.
Realisasi TKD sudah 90 persen dari pagu APBN 2026, namun belanja pemda baru 61,42 persen sehingga efek ke ekonomi daerah belum optimal.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp653,6 triliun atau 90 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp726,3 triliun. Meski penyaluran dari pusat hampir tuntas, tingginya angka ini belum mampu mendorong percepatan belanja pemerintah daerah (pemda), sehingga dana yang sudah digelontorkan belum sepenuhnya mengalir ke perekonomian lokal melalui belanja publik dan proyek pembangunan.

Realisasi Belanja APBD Tertinggal dari Transfer Pusat

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBN. Namun data menunjukkan kesenjangan yang mencolok: hingga akhir Oktober 2026, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara nasional baru mencapai Rp785,27 triliun, atau 61,42 persen dari total pagu Rp1.278,57 triliun. Capaian ini bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 61,64 persen.

Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi APBD terdiri atas belanja pegawai Rp369,86 triliun, belanja barang dan jasa Rp227,13 triliun, belanja modal hanya Rp61,52 triliun, serta belanja lainnya Rp126,75 triliun. Porsi belanja modal yang kecil ini mengindikasikan minimnya proyek fisik yang benar-benar berjalan di lapangan dibandingkan belanja rutin seperti gaji pegawai.

Tiga Faktor Penyebab Belanja Daerah Melambat

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan setidaknya tiga faktor yang membuat belanja daerah berjalan lambat meski penyaluran TKD relatif tinggi.

Pertama, pola penganggaran dan pelaksanaan proyek di daerah cenderung menumpuk pada semester kedua, terutama menjelang akhir tahun, sehingga penyerapan anggaran tidak berjalan merata sejak awal tahun. Kedua, pemda perlu mempertahankan saldo kas untuk kebutuhan operasional seperti gaji pegawai dan pelayanan publik rutin, sementara transfer dari pusat belum seluruhnya diterima di awal tahun. Sebagian dana yang tersimpan di rekening daerah tidak selalu mencerminkan anggaran yang sengaja ditahan, ujar Yusuf, Senin (16/11/2026).

Ketiga, faktor kehati-hatian turut memengaruhi keputusan belanja. Proses pengadaan yang lambat, kekhawatiran terhadap risiko pemeriksaan, perubahan alokasi anggaran, serta perbedaan kapasitas pelaksanaan antarwilayah membuat sejumlah pemda mengambil keputusan belanja secara konservatif.

Dampak ke UMKM dan Ekonomi Lokal

Lambatnya belanja daerah berpotensi menahan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Proyek infrastruktur yang tertunda membuat kontraktor daerah harus menunggu lebih lama untuk pencairan pembayaran. Dampaknya juga dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi pemasok barang maupun jasa bagi pemerintah daerah.

Yusuf mengingatkan, efek berganda belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi daerah jadi lebih lambat muncul akibat keterlambatan ini. Risiko lain muncul jika pemda mengejar target penyerapan dengan menggenjot belanja besar-besaran pada November-Desember, karena waktu pelaksanaan proyek dan pengawasan yang semakin terbatas dapat menurunkan kualitas belanja. Tantangan pemda ke depan bukan sekadar menghabiskan sisa anggaran menjelang akhir tahun, melainkan memastikan belanja direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights