Bareskrim Belum Tetapkan Tersangka Makar, Tunggu Ekspose Bareng Kejagung

Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo, menunggu hasil ekspose bersama Kejaksaan Agung.
Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo, menunggu hasil ekspose bersama Kejaksaan Agung.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar masih dalam proses pendalaman oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap adanya temuan baru yang mengarah pada dugaan tujuan melumpuhkan pemerintahan.

Dugaan Upaya Melumpuhkan Pemerintahan

Yusril menjelaskan bahwa temuan terbaru dalam penyidikan mengindikasikan adanya upaya yang terorganisir untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan. Ia menegaskan hal ini perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut dari balik layar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana makar tersebut karena masih menunggu hasil gelar perkara internal, serta ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang direncanakan berlangsung pada Jumat (20/11/2026).

Empat Jenderal Sudah Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Polri sebelumnya telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah eks Kapolri yang juga menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; dan eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain Slamet Uliandi, ketiga tersangka lainnya saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri.

Proses Hukum yang Membutuhkan Kehati-hatian

Brigjen Susatyo menegaskan bahwa sebelum menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana makar, penyidik harus benar-benar dapat membuktikan unsur-unsur tindakan makar tersebut melalui proses gelar perkara yang matang. Langkah ini dinilai penting mengingat tuduhan makar merupakan perkara serius dengan konsekuensi hukum yang berat, sehingga proses pembuktiannya harus dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru.

“Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara besok bersama Kejagung,” ujar Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri.

Dampak bagi Stabilitas Politik dan Hukum

Pengembangan kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut keamanan kepala negara dan stabilitas pemerintahan. Sejumlah pengamat hukum menilai, proses hukum yang transparan dan berdasarkan bukti kuat menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, sekaligus memastikan tidak ada pihak yang diperlakukan sewenang-wenang dalam proses penyidikan kasus yang berpotensi menyeret nama-nama besar di kepolisian ini.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights