KPK Dalami Dugaan Korupsi Penunjukan Langsung Proyek BNPB Senilai Rp148 Miliar

KPK mendalami dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan proyek BNPB menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan, dengan lima tersangka dan nilai pengadaan terafiliasi mencapai Rp148 miliar.
KPK mendalami dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan proyek BNPB menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan, dengan lima tersangka dan nilai pengadaan terafiliasi mencapai Rp148 miliar.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami mekanisme pengadaan proyek di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan Dana Siap Pakai atau DSP kebencanaan. Penyidik menelusuri proses penunjukan langsung sejumlah proyek, termasuk pihak-pihak yang menentukan dan membagi proyek kepada para penyedia jasa selama periode 2024 hingga 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggunaan DSP untuk proyek di BNPB tidak melalui proses lelang sebagaimana pengadaan pada umumnya, melainkan melalui penunjukan langsung dengan sejumlah persyaratan tertentu. Pola inilah yang kemudian diduga menimbulkan konflik kepentingan dan praktik pembagian proyek kepada vendor-vendor tertentu secara tidak transparan dan merugikan keuangan negara.

Dua Klaster Dugaan Korupsi

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung, dengan total nilai pengadaan yang terafiliasi mencapai ratusan miliar rupiah sepanjang tiga tahun terakhir, meliputi pengadaan pada 2024, 2025, dan 2026.

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemberian suap kepada sejumlah oknum pejabat BNPB yang diduga menerima aliran dana dari vendor penyedia proyek. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini, terdiri dari pejabat internal BNPB dan pihak swasta yang berperan sebagai direktur perusahaan penyedia jasa yang mengerjakan sejumlah proyek kebencanaan.

Dana Kebencanaan Dialihkan untuk Kepentingan Pribadi

Penyidik menduga dana DSP BNPB yang seharusnya digunakan untuk penanganan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera, justru mengalir ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu tersangka dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham di pasar modal domestik.

Praktik ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang mengamankan sejumlah barang bukti uang tunai senilai miliaran rupiah, mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta aset berupa emas batangan dan tabungan emas yang diduga berasal dari hasil suap vendor pengadaan proyek kebencanaan.

Taufik menjelaskan bahwa salah satu tersangka diduga meminta fee kepada penyedia jasa agar bisa mendapatkan proyek di BNPB, dengan total aliran dana yang diterima mencapai miliaran rupiah selama periode Januari hingga September 2026. Temuan ini menjadi bagian dari rangkaian bukti yang memperkuat dakwaan terhadap para tersangka dalam proses persidangan mendatang.

DPR RI turut menyoroti kasus ini dalam rapat kerja dengan BNPB, mendesak adanya audit menyeluruh terhadap seluruh penggunaan DSP sejak 2020 untuk memastikan tidak ada praktik serupa yang belum terungkap. Sejumlah anggota dewan juga mengusulkan revisi regulasi pengadaan darurat kebencanaan agar lebih transparan tanpa mengurangi kecepatan respons penanganan bencana di lapangan.

Langkah Pemeriksaan Berlanjut

KPK memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut dengan memeriksa sejumlah pejabat terkait, termasuk Sekretaris Utama BNPB yang turut mengetahui mekanisme pengadaan proyek bersumber dari dana kebencanaan tersebut. Lembaga antirasuah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh rangkaian kasus ini demi memastikan dana kebencanaan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Pengamat antikorupsi menilai kasus ini menjadi alarm penting bagi tata kelola dana darurat kebencanaan yang selama ini minim pengawasan ketat, mengingat sifat penggunaannya yang mendesak dan sering tidak melalui mekanisme pengadaan standar. Mereka mendesak pemerintah segera memperbaiki regulasi pengelolaan DSP agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights