KPK Soroti Empat Celah Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca Pengesahan UU Perampasan Aset
Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat celah hukum yang dinilai masih membuka ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi, tak lama setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penguatan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bersandar pada mekanisme pemulihan aset.
“Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tapi juga dibutuhkan terobosan lain,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026). Menurut KPK, empat delik pidana yang telah tercantum dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) namun belum sepenuhnya dikriminalisasi dalam hukum nasional meliputi peningkatan kekayaan tidak sah, perdagangan pengaruh, suap sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing.
Dukungan Bersyarat dari Masyarakat Sipil
Sikap kritis juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim Puteh, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, namun menolak proses pembentukan undang-undang yang dinilai tertutup. “Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR,” tulis ICW dalam keterangan resminya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa pengaturan perampasan aset tidak menghapuskan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi, termasuk ancaman pidana mati yang tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa perampasan aset dan pemidanaan pelaku merupakan dua mekanisme yang berjalan secara paralel, bukan saling menggantikan.
Ruang Lingkup yang Diperluas
UU Perampasan Aset yang baru disahkan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibanding sekadar tindak pidana korupsi. Beleid ini juga menyasar tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Proyeksi ke Depan
Dengan pengesahan UU ini, pemerintah dan lembaga penegak hukum diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menyita dan mengelola aset hasil tindak pidana, termasuk mengembalikannya kepada korban atau memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat luas. Namun, desakan dari KPK dan ICW menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini masih perlu diperkuat dengan regulasi turunan serta kriminalisasi delik-delik baru agar celah hukum yang ada dapat ditutup secara menyeluruh. Pemerintah diperkirakan akan segera menyiapkan aturan pelaksana untuk memastikan UU Perampasan Aset dapat diterapkan secara efektif dalam waktu dekat.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan