Negara Kuasai Kembali 338.536 Hektare Lahan PT RAPP Milik Sukanto Tanoto
Ekoin.co – Pemerintah resmi menguasai kembali lahan seluas 338.536 hektare yang sebelumnya dikelola oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto, setelah ditemukan sejumlah pelanggaran terkait pemanfaatan kawasan hutan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penertiban kawasan hutan yang digencarkan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.
Pengambilalihan lahan ini dilakukan oleh satuan tugas penertiban kawasan hutan yang dibentuk pemerintah, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta aparat penegak hukum.
Dasar Hukum Pengambilalihan
Menurut penjelasan pemerintah, pengambilalihan lahan ini didasarkan pada temuan ketidaksesuaian antara izin konsesi yang dimiliki PT RAPP dengan realisasi pemanfaatan lahan di lapangan. Sebagian area yang diklaim sebagai kawasan hutan tanaman industri (HTI) ternyata tumpang tindih dengan kawasan hutan negara yang semestinya tidak boleh dikonversi tanpa izin resmi.
Respons PT RAPP
Hingga saat ini, pihak manajemen PT RAPP belum memberikan tanggapan resmi secara terbuka terkait langkah pengambilalihan ini. Namun, sumber internal menyebutkan perusahaan sedang mengkaji opsi hukum yang dapat ditempuh untuk merespons keputusan pemerintah tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun ini, menyusul sejumlah kasus serupa yang menyeret perusahaan-perusahaan besar di sektor kehutanan dan perkebunan.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Pengambilalihan lahan dalam skala besar seperti ini berpotensi memengaruhi rantai pasok industri pulp dan kertas nasional, mengingat PT RAPP merupakan salah satu produsen pulp terbesar di Indonesia. Di sisi lain, langkah ini juga dipandang sebagai upaya pemerintah menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya hutan yang kerap dikuasai korporasi besar dengan praktik yang merugikan negara.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap pemanfaatan lahan yang baru dikuasai negara ini, termasuk opsi pengalihan ke program reforestasi atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik mengingat skala lahan yang sangat besar dan keterlibatan nama besar dalam industri kehutanan nasional.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan