Politisi PDIP Kritik KPK Lamban Usut Kasus Terkait Lingkaran Jokowi, Bandingkan dengan Langkah Bersih-Bersih Polri
Ekoin.co – Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia membandingkan langkah penegakan hukum di tubuh Polri dengan kinerja lembaga antirasuah tersebut, terutama dalam menangani sejumlah perkara yang berkaitan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo.
Polri Dinilai Lebih Berani Bersih-Bersih
“Polri sudah bersih-bersih, KPK masih tidur dikelonin Jokowi? Pergantian Kapolri membawa angin segar. Polri menunjukkan keberanian yang lama hilang: membersihkan rumahnya sendiri,” tulis Guntur di akun media sosialnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menyoroti langkah Bareskrim Polri yang menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh politik, hingga media dan pengusaha. Empat jenderal turut terseret dalam perkara tersebut. Menurut Guntur, langkah ini menunjukkan pesan tegas bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, bahkan mantan orang nomor satu di Markas Besar Polri sekalipun.
KPK Dinilai Tebang Pilih
Berbeda dengan Polri, Guntur menilai KPK justru jalan di tempat, khususnya dalam perkara yang menyentuh lingkaran Jokowi. “Lalu KPK? Jalan di tempat. Bahkan tidur mendengkur. Lembaga yang dulu jadi kebanggaan rakyat kini tampak tebang pilih, terutama bila perkara menyentuh lingkaran Jokowi,” ungkapnya.
Sebagai contoh, ia menyinggung kasus Ketua Harian PSI Ahmad Ali, yang rumahnya telah digeledah KPK sejak Februari 2025 dengan penyitaan uang miliaran rupiah, tas, dan jam tangan mewah. Pada September 2026, KPK kembali menyita uang senilai Rp3,5 miliar dari kasus tersebut. Namun hingga kini, status hukum dan peran Ahmad Ali dalam perkara tersebut belum pernah dijelaskan secara terbuka oleh KPK.
Sorotan Publik terhadap Independensi Lembaga Antirasuah
Kritik semacam ini menambah daftar panjang keraguan publik terhadap konsistensi dan independensi KPK dalam menangani perkara-perkara yang bersinggungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Pengamat hukum menilai, transparansi proses penyidikan menjadi kunci untuk menjawab tudingan tebang pilih yang kian sering dilontarkan sejumlah pihak.
Ke depan, publik akan terus mencermati bagaimana KPK merespons sorotan ini, termasuk kejelasan status hukum kasus-kasus yang telah lama mengendap tanpa kepastian, di tengah tuntutan agar lembaga tersebut kembali menunjukkan independensi dan keberanian dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan