Cak Imin Dukung Prabowo Tata Ulang Kelola Sumber Daya Alam untuk Danai Jaminan Kesehatan Rakyat Miskin
Ekoin.co – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) nasional. Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan pendapatan negara di luar sektor pajak sekaligus memperkuat pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai menghadiri diskusi bertema “Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal” di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). “Diskusi hari ini menyimulasikan berapa kebutuhannya dan dari mana mengambil anggarannya. Salah satu sumber anggaran yang paling mungkin adalah sumber daya alam,” ujar Cak Imin.
APBN dari Pajak Dinilai Tak Cukup
Cak Imin menyoroti kebutuhan pembiayaan BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp110 triliun, sementara pemerintah baru mengalokasikan Rp68 triliun dari APBN hingga akhir Desember 2026. “Yang terus terang akan sulit kalau mengandalkan pajak dari APBN kita. Karena itu, penghasilan negara di luar pajak harus terus ditingkatkan,” katanya, menambahkan bahwa Presiden Prabowo sudah memberi sinyal pengelolaan ulang kekayaan SDA sebagai sumber pendapatan negara yang paling cepat direalisasikan.
Kritik atas Ketimpangan Pengelolaan SDA Selama 30 Tahun
Menurut Cak Imin, pengelolaan kekayaan alam Indonesia selama 30 tahun terakhir belum pernah dievaluasi secara menyeluruh, sehingga memunculkan anggapan publik bahwa kekayaan tersebut hanya dikuasai segelintir kelompok. Ia mencontohkan masih ada provinsi kaya batu bara namun masyarakatnya tak memiliki akses listrik, serta daerah kaya emas yang penduduknya tetap hidup dalam kemiskinan.
“PKB mendukung langkah Presiden mengelola dan me-manage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong Presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan,” ungkap Cak Imin.
Bagian dari Agenda Restart Ekonomi Prabowo
Cak Imin menyebut kebijakan ini sejalan dengan apa yang ia sebut sebagai upaya Prabowo melakukan “restart Indonesia” untuk mengatasi warisan utang negara dan kemiskinan yang masih tinggi. Ia juga menyinggung ketimpangan ekstrem, di mana hanya sekitar 50 orang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan nasional.
PKB sebelumnya telah memiliki gagasan serupa mengenai pembagian pengelolaan sumber daya alam antara negara dan swasta dengan porsi seimbang, namun gagasan itu sempat terhenti. Ke depan, dukungan politik dari PKB terhadap kebijakan ekspor satu pintu dan tata kelola SDA baru diperkirakan akan memperkuat basis fiskal pemerintah di luar penerimaan pajak, sekaligus menjadi indikator arah kebijakan ekonomi-sosial pemerintahan Prabowo dalam dua tahun mendatang.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan