Fraksi Golkar MPR Kejar Penyelesaian Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah, Dorong Kemandirian Fiskal 467 Daerah
Ekoin.co – Fraksi Partai Golkar (FPG) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terus mengejar penyelesaian naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah sebagai landasan hukum baru bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Regulasi ini dinilai mendesak mengingat hingga kini belum ada satu pun pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi daerah, meski payung hukum turunannya sudah tersedia sejak lama.
Ketua FPG MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menjelaskan bahwa obligasi daerah sejatinya sudah mulai dibahas sejak dekade 1990-an, namun selalu terganjal ketidakpastian hukum yang membuat investor ragu untuk berpartisipasi. “Obligasi daerah sebenarnya sudah mulai dibahas sejak tahun 1990-an. Namun sampai sekarang belum ada yang menerbitkan karena bagi investor belum ada kepastian. Kepastian itu harus tertuang dalam undang-undang,” ujar Mekeng.
Mayoritas Daerah Berkapasitas Fiskal Lemah
Urgensi RUU ini semakin terasa mengingat data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan dari 546 daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkapasitas fiskal sedang, sementara sebagian besar yakni 467 daerah masih berkapasitas fiskal lemah. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar dana transfer pemerintah pusat.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi pembiayaan infrastruktur yang sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung sebagai investor. Instrumen ini juga dinilai relevan dengan prinsip kemandirian fiskal daerah yang diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.
OJK dan BPK Tegaskan Prinsip Kehati-hatian
Dalam proses penyusunan naskah akademik, FPG MPR RI telah menggandeng berbagai pemangku kepentingan mulai dari kepala daerah, akademisi, pelaku usaha melalui HIPMI dan KADIN, hingga perbankan Himbara dan swasta. Sarasehan nasional telah digelar di tujuh provinsi, yakni Sulawesi Utara, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menekankan bahwa penerbitan obligasi daerah memerlukan pemahaman dan dukungan kuat dari seluruh elemen pemerintahan, khususnya pimpinan daerah, mengingat keterbatasan ruang fiskal baik di pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Pemeriksaan BPK RI, Arman Syifa, mengingatkan bahwa penerbitan obligasi daerah harus memperhatikan aspek kelayakan proyek, kapasitas fiskal, tata kelola, dan prinsip kehati-hatian, mengingat obligasi hanya boleh digunakan untuk proyek produktif yang memiliki aliran pendapatan (income stream), bukan untuk menutup defisit anggaran rutin.
Ditargetkan Mirroring UU Surat Utang Negara
Mekeng berharap RUU Obligasi Daerah dapat mengacu pada keberhasilan Undang-Undang Surat Utang Negara yang terbukti membangun kepercayaan investor sejak diterbitkan pada 2002. Ia juga mendorong agar negara turut memberikan jaminan terhadap penerbitan obligasi daerah guna meningkatkan kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui partisipasi investor lintas daerah.
Setelah naskah akademik rampung, FPG MPR RI berencana segera menyerahkannya kepada DPR RI untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar dapat dibahas menjadi undang-undang. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) turut menyatakan dukungan dengan menawarkan diri sebagai mitra strategis pendampingan bagi daerah yang berencana menerbitkan obligasi, mulai dari capacity building hingga menghubungkan dengan investor strategis.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan