ICW Tak Diundang Bahas UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?
Ekoin.co – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan tanggapan atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengadukan dirinya bersama Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut terkait proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pekan lalu.
ICW menilai proses pembahasan RUU yang kemudian disahkan menjadi UU Perampasan Aset berjalan tertutup dan minim partisipasi publik, termasuk tidak melibatkan organisasi masyarakat sipil seperti ICW dalam forum-forum pembahasan resmi.
Bantahan Ketua Komisi III
Menanggapi kritik tersebut, Habiburokhman mempertanyakan balik tudingan ketertutupan yang dilayangkan ICW. Diadukan ICW ke MKD soal UU Perampasan Aset, kurang terbuka apa lagi, ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir pekan ini.
Ia menegaskan proses legislasi RUU Perampasan Aset telah melalui mekanisme yang sesuai dengan tata tertib DPR, termasuk forum rapat dengar pendapat umum yang terbuka bagi pemangku kepentingan terkait. Habiburokhman menyebut pihaknya tidak menutup partisipasi publik, namun mengakui adanya keterbatasan waktu pembahasan yang dikejar agar undang-undang dapat segera disahkan.
Latar Belakang Pengesahan UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pekan lalu, lebih cepat dari target semula. Undang-undang ini digadang-gadang sebagai instrumen hukum baru untuk mempermudah proses penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk aset yang selama ini sulit dijangkau melalui mekanisme pidana konvensional karena memerlukan pembuktian pidana terlebih dahulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyoroti sejumlah celah hukum yang masih tersisa pascapengesahan undang-undang ini, termasuk terkait mekanisme pembuktian terbalik dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum dalam eksekusi perampasan aset.
Respons Masyarakat Sipil
Sejumlah elemen masyarakat sipil, termasuk ICW, mendesak agar implementasi UU Perampasan Aset dikawal secara ketat agar tidak menjadi alat kekuasaan yang disalahgunakan, melainkan benar-benar efektif mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Komisi III DPR sendiri sebelumnya telah mengajak masyarakat sipil untuk ikut mengawal implementasi undang-undang tersebut ke depan.
Polemik ini diperkirakan akan terus bergulir hingga MKD memberikan keputusan atas laporan yang diajukan ICW, sekaligus menjadi ujian pertama atas komitmen keterbukaan proses legislasi di parlemen pascapengesahan undang-undang strategis tersebut.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan