Kasus Penyadapan Prabowo Berkembang ke Dugaan Makar, Yusril Ungkap Ada Upaya Lumpuhkan Pemerintahan
Jakarta, Ekoin.co — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus yang semula berfokus pada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar, Jumat (20/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa temuan terbaru penyidik mengarah pada indikasi adanya tujuan untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan. Menurutnya, penyidik Polri masih mendalami rangkaian perbuatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan dimaksud secara terencana.
Makar Dilihat dari Tahapan Perbuatan
Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai, kata Yusril, dikutip dari Antara.
Penjelasan ini menegaskan bahwa penegak hukum tidak hanya menyasar tindakan penyadapan itu sendiri, tetapi juga menelusuri motif dan jaringan yang berada di belakang peristiwa tersebut. Pendekatan tahapan dalam KUHP baru memberi ruang bagi penyidik untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam fase perencanaan, meski belum sampai pada eksekusi penuh.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Polri sejauh ini telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka adalah eks Kapolri yang juga menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; dan eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Tiga dari empat tersangka — selain Slamet — saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Markas Besar Polri.
Gelar Perkara Bersama Kejaksaan Agung
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana makar belum dilakukan karena pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara internal serta ekspose bersama Kejaksaan Agung yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama, Jumat (20/11/2026).
Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara besok bersama Kejagung, ujar Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri.
Perkembangan kasus ini berpotensi memperpanjang ketegangan politik di lingkar kekuasaan, mengingat status para tersangka yang merupakan mantan pejabat tinggi kepolisian. Publik dan pengamat hukum tata negara menilai langkah penyidik untuk mendalami unsur makar menunjukkan keseriusan negara dalam menangani ancaman terhadap stabilitas pemerintahan, sekaligus menjadi uji konsistensi penerapan KUHP baru yang baru pertama kali diterapkan pada perkara dengan skala dan sensitivitas politik setinggi ini.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan