Komisi I DPR Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas 2027, Dorong Kedaulatan Digital Nasional
Ekoin.co – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) agar dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027. Usulan ini muncul di tengah pesatnya lompatan inovasi teknologi AI yang dinilai memerlukan regulasi komprehensif.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang setingkat undang-undang pokok yang secara spesifik mengatur hak, kewajiban, tata kelola, dan batasan etis dalam pengembangan maupun implementasi teknologi AI. “Regulasi mengenai AI sangat dibutuhkan agar bangsa kita tidak tertinggal oleh cepatnya laju teknologi dunia,” ungkapnya.
Menjaga Keseimbangan Inovasi dan Keamanan Pengguna
Dave menegaskan bahwa kehadiran undang-undang AI bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri digital sekaligus memberikan proteksi maksimal terhadap privasi data masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi generatif. “Aturan ini bukan bertujuan membatasi kreativitas inovator lokal, melainkan meletakkan pagar pengaman etika, transparansi algoritma, serta keamanan siber nasional,” katanya.
Koordinasi Teknis Diserahkan ke Baleg
Komisi I menyerahkan koordinasi teknis pembahasan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mengkaji kesiapan naskah akademik bersama kementerian teknis, akademisi, dan asosiasi industri teknologi. Ketua Baleg DPR RI menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan RUU Kecerdasan Artifisial berpeluang besar dibahas dalam skala prioritas menengah maupun tahunan apabila draf naskah akademik telah rampung secara metodologis.
Ekosistem AI Mandiri dan Berdaulat
Pemerintah dan DPR sepakat bahwa ekosistem AI Indonesia harus dibangun secara mandiri dan berdaulat. Payung hukum ini diharapkan memicu lahirnya riset kecerdasan buatan berkualitas tinggi yang relevan bagi kebutuhan industri nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada vendor teknologi asing.
Wacana ini sejalan dengan dorongan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang sebelumnya meminta Indonesia tidak bergantung penuh pada vendor AI asing. Jika Prolegnas 2027 menyetujui RUU ini, Indonesia akan menyusul sejumlah negara lain yang telah memiliki kerangka hukum khusus untuk mengatur pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan di berbagai sektor, termasuk ekonomi digital, kesehatan, dan pertahanan siber.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan