Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Jangan Provokasi
Ekoin.co – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk mengkritik seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan hal yang wajar dalam negara yang menjunjung kebebasan berpendapat.
Dudung menyampaikan bahwa kritik dari masyarakat justru diperlukan agar pemerintah dapat memahami keinginan rakyat dan memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan publik. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Kamis (19/11/2026), di tengah dinamika politik nasional yang sedang memanas menjelang penetapan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Kritik Harus Bebas dari Provokasi
Meski demikian, Dudung mengingatkan agar kritik yang disampaikan masyarakat tidak mengandung unsur provokasi maupun bertujuan memecah belah persatuan bangsa. “Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa sikap bijak dalam berpendapat menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah belah bangsa di tengah situasi politik yang dinamis.
Konteks Politik Nasional Terkini
Pernyataan Menko Dudung muncul di tengah berbagai isu sensitif yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran di MPR, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai dinamika koalisi partai politik pendukung pemerintah. Situasi ini membuat ruang diskursus publik menjadi semakin ramai dengan berbagai opini dan kritik dari berbagai kalangan.
“Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Dudung, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.
Harapan Pemerintah
Pemerintah berharap masyarakat dapat menyalurkan kritik melalui saluran yang konstruktif dan sesuai koridor hukum, sehingga dinamika demokrasi dapat berjalan sehat tanpa menimbulkan gejolak sosial yang tidak perlu. Dudung juga menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi politik dan keamanan nasional menjelang berbagai momentum penting ke depan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan