Nama Cawapres Pengganti Gibran Mengkristal, Pakar Sarankan Prabowo Pilih Sosok Teknokrat Paham Ekonomi

Jelang tenggat penyerahan nama cawapres pengganti Gibran, pakar politik sarankan Prabowo pilih sosok teknokrat paham ekonomi. Mahfud MD ingatkan sidang MPR 9 Desember berpotensi tak sah.
Jelang tenggat penyerahan nama cawapres pengganti Gibran, pakar politik sarankan Prabowo pilih sosok teknokrat paham ekonomi. Mahfud MD ingatkan sidang MPR 9 Desember berpotensi tak sah.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Tekanan waktu terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka ke MPR RI semakin tinggi. Sejumlah nama mulai mengkristal di tengah publik, sementara kalangan akademisi menyarankan agar sosok yang dipilih berasal dari kalangan teknokrat yang menguasai bidang ekonomi.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, menyatakan bahwa Prabowo sebaiknya tidak terjebak dalam pilihan sulit saat menentukan sosok wapres pengganti. “Ada baiknya Presiden mempertimbangkan cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan,” ujar Bakir, Sabtu (21/11/2026).

Empat Nama Besar Beredar

Sejumlah nama yang disebut-sebut berpotensi diajukan Prabowo antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono, yang merupakan kader Partai Gerindra. Selain ketiganya, nama Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mencuat sebagai salah satu kandidat yang dipertimbangkan.

Bakir menilai sosok teknokrat-profesional di bidang ekonomi akan menjadi pilihan paling aman bagi Prabowo. Alasannya, kemampuan komunikasi lintas kepentingan yang dimiliki figur tersebut dinilai penting di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum stabil akibat tekanan rupiah dan pelemahan indeks saham.

Minim Risiko Konflik Kepentingan Politik

“Wapres teknokrat dinilai tidak akan terseret dalam tarik-menarik kepentingan partai, tapi fokus bekerja membantu Presiden,” tegas Bakir. Menurutnya, kehadiran figur teknokrat-profesional juga dapat menutup ruang munculnya kecemburuan politik antarpartai koalisi serta mencegah potensi fenomena matahari kembar dalam pemerintahan.

Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengingatkan Prabowo dan pimpinan MPR mengenai batas waktu penyerahan nama cawapres. Mahfud menilai, jika hingga 19 November 2026 Prabowo belum menyerahkan dua nama resmi, maka Sidang MPR yang dijadwalkan 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah secara hukum.

Perdebatan soal Penghitungan Hari

Mahfud menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang MD3 serta Tata Tertib MPR yang menetapkan tenggat 14 hari kerja, bukan hari kalender, sejak MPR menerima nama cawapres. “Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujarnya melalui akun media sosial pribadi.

Polemik ini menambah tekanan politik menjelang pengisian kursi wapres yang kosong sejak mundurnya Gibran. MPR sendiri telah membentuk sejumlah panitia kerja dan tim verifikasi untuk mempersiapkan proses pemilihan, namun semuanya bergantung pada kepastian dua nama yang akan diserahkan Prabowo.

Dampak ke Stabilitas Pemerintahan

Kejelasan sosok cawapres pengganti Gibran dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan. Keterlambatan proses ini dikhawatirkan dapat memperpanjang ketidakpastian yang turut memengaruhi sentimen investor di tengah tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar rupiah belakangan ini.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights