RUU Penyadapan Mulai Dibahas DPR, Polri Usulkan Enam Prinsip Pengendalian
Ekoin.co – Komisi III DPR RI mulai mendalami Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pembahasan ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Payung Hukum yang Selama Ini Tersebar dan Parsial
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa selama ini konstitusi belum menetapkan aturan baku mengenai mekanisme penyadapan. Kewenangan tersebut masih tersebar secara sektoral di berbagai regulasi, seperti KUHAP, UU KPK, UU Intelijen, UU Polri, UU Kejaksaan, hingga UU Narkotika.
Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu, kata Habiburokhman saat membuka RDP tersebut. Ia menekankan, pengaturan yang parsial ini belum mengatur penyadapan secara rinci, sehingga rawan disalahgunakan sebagai alat invasi terhadap hak privasi warga negara.
Enam Prinsip Pengendalian dari Baintelkam Polri
Kepala Baintelkam Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, mengusulkan enam prinsip pengendalian agar kewenangan penyadapan dalam RUU mendatang tidak disalahgunakan.
Pertama, penetapan sasaran harus limitatif, hanya untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi. Kedua, larangan tegas penyadapan di luar sasaran yang ditetapkan atau untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ketiga, mekanisme pelaksanaan harus atas perintah tertulis pimpinan dengan jangka waktu terbatas, di lingkungan Intelkam Polri dibatasi satu bulan, serta pemisahan peran antara pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis sebagai sarana kontrol.
Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan wajib tercatat dalam sistem yang tidak boleh diubah atau dihapus, dengan audit berkala. Kelima, pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta fungsi inspektorat dan Propam sesuai Pasal 19 UU Polri. Keenam, sanksi tegas bagi penyalahgunaan, baik pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP, maupun sanksi kode etik profesi Polri yang terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Polri Dukung Pembentukan Undang-Undang Khusus
Dedy menegaskan Polri mendukung pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat sekaligus menjamin perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan. Ia menambahkan bahwa dukungan teknis Baintelkam terhadap proses penegakan hukum tidak berarti mengambil alih kewenangan penyidikan maupun perizinan, yang tetap menjadi tanggung jawab penyidik.
Pembahasan RUU Penyadapan ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda legislasi prioritas DPR menjelang akhir tahun, mengingat urgensi perlindungan hak privasi warga negara di tengah perkembangan teknologi pengawasan yang makin canggih.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan