Jakarta, EKOIN.CO – Satgas Pangan bersama Kementerian Pertanian dan KPPU tengah menyelidiki dugaan manipulasi data distribusi dan permainan mafia pangan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, menyusul lonjakan distribusi hingga 11.410 ton hanya dalam satu hari pada 28 Mei 2025 .
Lonjakan Distribusi Menimbulkan Kecurigaan
Inspeksi awal mengungkap pola distribusi yang tidak biasa. Stok normal berkisar 2.000–3.000 ton per hari, namun catatan tersebut menunjukkan lonjakan drastis lebih dari 11.000 ton .
Kepala Satgas Pangan, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menekankan pihak pasar tidak dapat menjelaskan tujuan pengeluaran beras tersebut.
Tudingan Mafia Pangan dan Kartel
Mentan Andi Amran Sulaiman meragukan angka distribusi besar tersebut dan mengindikasikan adanya permainan mafia pangan, termasuk praktik “blending” beras impor-lokal untuk menaikkan harga.
KPPU bahkan mencurigai adanya kartel setelah sidak ke gudang dan pasar induk, karena meski pasokan dilaporkan berkurang, data BPS menunjukkan stok masih aman .
Tanggapan Pemerintah
Tim gabungan dari Satgas Pangan, Kementan, serta KPPU bergerak cepat, melakukan sidak dan meminta klarifikasi dari pihak manajemen pasar . Mentan menegaskan jika terbukti manipulasi, akan dianggap sebagai sabotase kebijakan stabilisasi harga .
Efek Terhadap Harga & Konsumen
Sejumlah pedagang di tingkat eceran mengeluh stok beras tiba-tiba menipis, walaupun data stok nasional menunjukkan keadaan stok aman. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kelangkaan dan lonjakan harga jika praktik tidak dihalau .
Reaksi Pasar dan Masyarakat
Hingga kini belum ada respons resmi dari pengelola Pasar Induk Cipinang. Namun masyarakat dan pedagang menuntut agar distribusi dikembalikan sesuai pola normal, dan agar mafia pangan tidak memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan.
Langkah Investigasi Kedepan
Satgas mencatat ada kemungkinan manipulasi data, baik kesalahan hitung maupun koreksi. Semua itu akan dibuktikan melalui audit stok dan distribusi . Kementan telah meminta data rinci alur distribusi dan sumber suplai beras.
Implikasi Kebijakan
Apabila ditemukan kartel, KPPU dapat mengenakan sanksi persaingan usaha. Sementara Mentan akan memperketat pengawasan terhadap pasar induk, terutama distribusi menjelang Ramadhan dan Idulfitri .
Harapan Stabilitas Harga
Pemerintah berharap agar distribusi kembali normal dan tidak ada pemicu kelangkaan yang menjerat konsumen, terutama di wilayah urban seperti Jakarta yang sangat bergantung pada stok dari pasar induk.
Dampak Petani & Petugas
Petani lokal bisa dirugikan jika ada praktik blending, sementara aparat di lapangan perlu temporal memperketat sidak dan pengawasan data stok, termasuk koordinasi dengan Bulog dan Food Station.
Relevansi Nasional
Kasus ini menjadi perhatian nasional karena berkaitan langsung dengan kedaulatan pangan. Kementan memandang hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik atas pasokan pangan .
Tantangan Distribusi
Distribusi besar dalam satu hari memerlukan logistik tersinkron; data yang tidak kredibel menimbulkan kesulitan mengidentifikasi apakah distribusi benar-benar terjadi atau hanya pencatatan fiktif.
Catatan Historis
Sejak awal tahun, Mentan rutin melakukan sidak ke pasar induk, termasuk Cipinang dan Kramat Jati, untuk memastikan harga pangan tetap stabil selama Ramadan .
Pedagang Eceran Sebagai Sinyal
Pedagang tingkat bawah kerap menjadi indikator pertama terjadinya gangguan distribusi. Laporan mereka membantu mendeteksi potensi pelanggaran.
Bulog dan Cadangan Beras
Stok beras nasional di food station Cipinang mencatat peningkatan sejak 2024, melampaui 50.000 ton, menegaskan bahwa kebutuhan domestik masih dapat terpenuhi bila distribusi berjalan normal.
Peran Kementan & Satgas
Ke depannya, Kementan dan Satgas Pangan akan memperkuat audit distribusi stok rutin, termasuk validasi catatan harian dan pengawasan pergerakan stok secara digital.
Teknis Penanganan
Auditor akan mengikuti jejak data keluar-masuk, mengonfirmasi dengan gudang, distributor, dan pedagang eceran untuk menghitung selisih antara stok fisik dan catatan.
Koordinasi Antar Lembaga
KPPU dan Polri turut dilibatkan untuk menindak jika ditemukan pelanggaran kartel atau mafia pangan, sekaligus memperkuat sinyal hukum persaingan usaha.
Respons Awal Pasar
Hingga sekarang, manajemen pasar induk belum memberikan respon resmi kepada media maupun Satgas. Investigasi masih berjalan.
Pengawasan Mendatang
Kini pemerintah mempertimbangkan penerapan sistem digital real-time monitoring stok pasar induk untuk menghindari kasus serupa di masa mendatang.
Efek Kepercayaan Publik
Masyarakat menanti hasil investigasi sebagai jaminan bahwa sistem distribusi pangan nasional tidak dipermainkan oleh pihak-pihak berkepentingan.
Dampak Ekonomi Lokal
Jakarta sebagai pusat distribusi sangat rentan terhadap distorsi stok; gangguan kecil bisa menimbulkan efek besar terhadap harga di pasar swalayan dan warung.
Sinyal Bagi Pemerintah
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pengawasan terhadap pasar induk—baik fisik maupun digital—harus diperketat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Saran dan Kesimpulan
Pemerintah perlu mengintensifkan audit digital dan fisik stok pasar induk agar data distribusi sesuai realitas lapangan.
Pelibatan multisektor seperti KPPU, Polri, Bulog, dan Kementan harus lebih sistematis dan diberi SOP jelas.
Perlu diterapkan sistem real-time stock monitoring sebagai langkah preventif terhadap manipulasi data.
Pemerintah juga perlu membangun kanal pengaduan langsung dari pedagang pasar eceran untuk mempercepat deteksi distorsi distribusi.
Transparansi hasil investigasi perlu disampaikan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional tetap kokoh.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v