Jakarta — EKOIN.CO — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima kunjungan resmi Bupati Jepara, Witiarso Utomo, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Wamensos Agus Jabo memberikan arahan mengenai pengembangan Sekolah Rakyat dan pengelolaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Ia menuturkan bahwa hingga saat ini terdapat 100 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, melayani lebih dari 9.780 siswa dari berbagai wilayah.
Presiden Prabowo meminta ada tambahan murid sampai 20 ribu siswa,” ujar Agus Jabo dalam forum pertemuan tersebut.
Arahan itu, menurutnya, selaras dengan misi pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sinergi Pusat dan Daerah
Agus menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga telah meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk memeriksa ketersediaan aset.
Langkah ini bertujuan agar beberapa aset tambahan bisa dimanfaatkan untuk mendukung keberadaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
“Pemerintah kabupaten/kota harus sediakan lahan permanen,” tegasnya, merinci peran penting pemerintah daerah.
Menurutnya, lahan tersebut harus memenuhi kriteria fisik, yakni tidak berada di wilayah bencana, tidak miring, serta tidak memerlukan proses urug.
“Pokoknya ke depan kita sinergi, apa yang bisa kita kerja samakan untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Agus kembali menegaskan kolaborasi pusat dan daerah.
Evaluasi PBI JK Berdasarkan DTSEN
Selain membahas Sekolah Rakyat, Agus juga menyinggung evaluasi terhadap PBI JK berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia mengungkapkan bahwa Kemensos telah melakukan asesmen lapangan atau ground check terhadap data penerima bantuan sosial
“Jadi, memang dari DTSEN, kita melakukan ground check. Dari ground check ini ada asesmen baru dari Kemensos yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS),” terangnya.
Hasil asesmen tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data lama dengan kondisi riil warga penerima bantuan.
Beberapa warga kemudian dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria dan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
Dampak dan Sosialisasi Pengurangan Penerima
“Beberapa kita masukkan (penerima) berdasarkan ground checking, termasuk PBI desil 5 ke bawah,” jelas Agus menanggapi dinamika data.
Ia juga menegaskan bahwa proses pemutakhiran DTSEN masih berlangsung dan akan terus diperbarui.
Perubahan tersebut dapat memicu pertanyaan dan keluhan dari masyarakat, terutama mereka yang merasa kehilangan hak bantuan.
“Makanya Pak Bupati juga harus siap kalau ada warganya datang dan menginfokan saat berobat tidak di-cover lagi,” jelasnya.
Verifikasi ulang terhadap warga yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan akan tetap difasilitasi melalui dinas sosial setempat.
Solusi dan Kompensasi Darurat
Jika ditemukan kasus khusus, terutama yang bersifat darurat, pemerintah akan menyediakan mekanisme kompensasi.
“Kecuali darurat, ada kompensasi,” ujarnya memberikan jaminan terhadap kemungkinan kondisi mendesak di lapangan.
Kecuali darurat, ada kompensasi,” ujarnya memberikan jaminan terhadap kemungkinan kondisi mendesak di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jepara Witiarso menyampaikan apresiasinya atas pemaparan dan arahan dari Wakil Menteri Sosial.
“Terima kasih, Pak,” ucap Witiarso, menggarisbawahi komitmen pihaknya dalam menyukseskan kebijakan pusat di tingkat daerah.
Ia juga menyebutkan bahwa dinas sosial di Jepara akan bergerak aktif menangani dampak dari pengurangan PBI JK.
Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kegelisahan atau kesalahpahaman di tengah masyarakat penerima manfaat.
Data Penerima PBI Jepara
Diketahui, hingga April 2025, jumlah PBI JK di Kabupaten Jepara yang dibayarkan oleh Kemensos mencapai 408.544 jiwa.
Namun, sesuai hasil pembaruan data DTSEN, terdapat penghapusan sebanyak 53.954 jiwa dari daftar penerima.
Setelah penghapusan tersebut, jumlah penerima PBI JK di Jepara menjadi sekitar 354 ribu jiwa.
Angka tersebut melampaui kuota PBI yang ditetapkan Kemensos untuk Kabupaten Jepara, yakni 310.288 jiwa.
Oleh karena itu, Wamensos menegaskan pentingnya akurasi data serta koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
