Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah terus menggencarkan hilirisasi dan percepatan investasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai daerah. Penekanan utama diarahkan pada penguatan sumber daya manusia melalui pola kemitraan strategis lintas sektor.
Pada Selasa, 23 Juli 2025, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyepakati rumusan kemitraan berbasis penguatan SDM.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, keduanya menegaskan bahwa insentif investasi harus diarahkan untuk mendukung beasiswa, pelatihan vokasi, riset perguruan tinggi, dan pengembangan riset terapan.
Langkah ini menyikapi tantangan ketimpangan pembangunan serta data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, yang mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia sebesar 69,58 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih 5,3 persen.
Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi juga menunjukkan capaian yang masih rendah, yakni 31,45 persen. Kondisi ini menjadi perhatian khusus untuk mempercepat pembangunan SDM di daerah penghasil sumber daya.
Sinergi Lintas Kementerian dan Dunia Usaha
Wamen Fauzan menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi tidak boleh terlambat. “Insentif investasi bukan hanya angka, tetapi instrumen untuk membangun manusia. Perguruan tinggi harus dilibatkan sejak awal, supaya manfaatnya langsung menyasar peningkatan kualitas SDM,” ungkapnya.
Pemerintah pusat mendorong kementerian/lembaga terkait untuk memfinalisasi format teknis kemitraan tersebut agar segera dapat diterapkan dalam proyek-proyek investasi strategis, termasuk di sektor pertambangan, manufaktur, dan energi baru.
Wamen Todotua Pasaribu menambahkan bahwa kontribusi investasi jangan berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi harus menghasilkan dampak jangka panjang dalam bentuk penguatan kapasitas manusia.
“Kalau kontribusi hanya fisik, cepat habis. Kita ingin SDM-nya yang diperkuat, agar manfaatnya panjang,” ujarnya dalam keterangan usai pertemuan di Jakarta.
Dalam waktu dekat, Kementerian Investasi dan Kementerian Pendidikan akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pelaku usaha dan asosiasi investor untuk menyelaraskan rencana insentif pendidikan dengan peta kebutuhan tenaga kerja lokal.
Dukungan Pemerintah Daerah Sangat Krusial
Kedua Wamen menyepakati bahwa suksesnya pola kemitraan ini sangat tergantung pada sinergi aktif pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi lokal. Fokus bersama diarahkan pada pelibatan SDM lokal sejak tahap perencanaan.
Menurut data dari Kementerian Investasi, lebih dari 80 persen proyek hilirisasi berlangsung di daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, penyertaan SDM lokal menjadi krusial.
Format kebijakan baru ini nantinya akan mendorong investor untuk mengalokasikan dana pelatihan dan beasiswa berbasis kebutuhan daerah, termasuk kerja sama riset dengan kampus lokal yang mendukung keunggulan wilayah.
Langkah ini juga akan menjadi bagian dari transformasi iklim investasi Indonesia, di mana kontribusi sektor swasta tidak hanya berorientasi pada modal dan keuntungan, melainkan penguatan kapasitas jangka panjang daerah.
Pemerintah menargetkan finalisasi kebijakan teknis pada kuartal akhir 2025, agar dapat segera diterapkan dalam rangka menyambut arus investasi baru di kawasan-kawasan prioritas.
Pemerintah secara tegas menjadikan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam mendorong manfaat jangka panjang dari hilirisasi dan investasi. Kebijakan ini tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga pendidikan dan masa depan tenaga kerja Indonesia.
Dengan partisipasi aktif kementerian, pelaku usaha, dan dunia pendidikan, investasi akan menjadi motor pembangunan yang menyentuh akar persoalan sosial di daerah, yakni kesenjangan pendidikan dan kesempatan kerja.
Melalui integrasi strategi lintas sektor, Indonesia berpeluang besar untuk tidak hanya menjadi tempat berinvestasi, tetapi juga pusat pertumbuhan SDM unggul yang mampu mengelola sumber daya bangsa secara mandiri.(*)
