Jakarta,EKOIN.CO- Aliansi Ekonom Indonesia kembali menegaskan desakan darurat ekonomi kepada pemerintah, dengan menyoroti masalah anggaran yang dinilai salah arah. Poin pertama yang dianggap paling mendesak adalah perbaikan menyeluruh terhadap misalokasi anggaran negara, terutama terkait program-program populis. [Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Menurut keterangan ekonom Titik, pemerintah diminta untuk menindaklanjuti desakan ini secepat mungkin. Ia menekankan, langkah korektif sangat diperlukan agar fungsi fiskal dapat berjalan optimal.
Desakan Aliansi Ekonom soal Anggaran
Aliansi menilai alokasi Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 terlalu besar dan tidak realistis. Jumlah tersebut hampir mencapai 44 persen dari total anggaran pendidikan, sehingga dianggap tidak seimbang.
Selain itu, anggaran besar juga digelontorkan untuk program Koperasi Merah Putih dan program pembangunan tiga juta rumah. Para ekonom menilai, fokus berlebihan pada program populis justru berpotensi mengorbankan sektor strategis lain.
Aliansi turut menyoroti usulan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 24,8 persen dalam RAPBN 2026. Penurunan ini dinilai akan mempersulit pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik.
Bahkan, para ekonom memperingatkan dampak serius bila kebijakan tersebut dijalankan. Potensi kenaikan pajak daerah dikhawatirkan terjadi, sehingga membebani masyarakat secara langsung.
Fungsi Fiskal dan Stabilitas Nasional
Aliansi meminta pemerintah mengembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Hal ini dianggap sebagai fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan manusia.
“Jadi, mungkin desakan pertama yang sudah disampaikan tadi sangat urgent untuk diatasi atau di-follow up oleh Menterian Keuangan,” kata Titik.
Ia menambahkan, fungsi fiskal sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengabaikan tuntutan perbaikan struktur anggaran.
Di sisi lain, perhatian publik juga tersedot pada dinamika politik setelah Presiden Prabowo menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim. Penunjukan ini terjadi usai pencopotan Budi Gunawan dari jabatan tersebut.
Sehari setelah menerima mandat, Sjafrie langsung memimpin rapat perdana di Kemenko Polkam. Ia menyatakan akan menjalankan tugas hingga Presiden menunjuk pejabat definitif.
Menurutnya, arahan Presiden adalah melanjutkan tugas pokok kementerian dan melakukan revitalisasi organisasi agar koordinasi politik dan keamanan tetap solid.
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai langkah ini sebagai sinyal konsolidasi politik. Ia menyebut, rangkap jabatan Sjafrie tidak otomatis bermasalah, karena Presiden pasti mempertimbangkan beban kerja secara matang.
Fahmi juga menekankan, penunjukan figur senior yang dekat dengan Presiden menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas di tengah krisis. “Presiden ingin memastikan koordinasi tetap solid di saat krisis, dengan menaruh orang yang dipercayai penuh,” ujarnya.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat legitimasi politik dan merespons cepat tuntutan publik. Pemerintah dinilai ingin memastikan arah kebijakan, baik ekonomi maupun politik, tetap terjaga dalam situasi penuh tekanan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
