Jakarta,EKOIN.CO- Presiden terpilih Prabowo Subianto menyoroti kondisi BUMN yang dinilai belum optimal dalam mengelola aset negara yang nilainya sangat besar, yakni mencapai 1 triliun dolar AS atau setara Rp 16.679 triliun (kurs Rp 16.667). Menurutnya, dengan aset sebesar itu, seharusnya BUMN bisa menghasilkan keuntungan signifikan bagi negara. Gabung WA Channel EKOIN di sini.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk melibatkan Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal tata kelola BUMN. Ia menilai pengawasan ketat sangat diperlukan agar potensi korupsi maupun penyimpangan dapat diberantas.
“Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk ngejar-ngejar itu. Bagaimana saudara, perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam,” ujar Prabowo di hadapan para pendukungnya.
BUMN dan Target Keuntungan
Prabowo menekankan, bila pengelolaan aset dilakukan dengan benar, keuntungan negara bisa mencapai Rp 1.600 triliun per tahun. Angka itu diambil dari perhitungan wajar, yakni 10 persen dari total aset BUMN.
Namun, apabila keuntungan hanya mencapai 5 persen saja, negara tetap bisa memperoleh Rp 800 triliun per tahun. “Kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya itu, yang wajarnya itu 10 persen dari aset. Kalau dari 10 persen tidak bisa, oke deh 5 persen,” jelasnya.
Menurutnya, angka 5-10 persen merupakan perhitungan yang lazim dalam praktik usaha. Ia menilai sudah saatnya BUMN bekerja lebih efisien agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Rencana Bersih-Bersih BUMN
Prabowo meminta waktu sekitar dua hingga tiga tahun untuk memperbaiki kondisi BUMN. Dalam kurun itu, ia menargetkan perusahaan pelat merah bisa berbenah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara.
“Kita kasih target mereka ini dalam tiga tahun kita tunggu, kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menegaskan tekad untuk membersihkan negara dari praktik korupsi, termasuk yang melibatkan BUMN. “Kita akan bersihkan sebersih-bersihnya negara dari koruptor,” katanya.
Prabowo berharap langkah ini akan mengurangi potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kontribusi besar dari BUMN, beban fiskal bisa ditekan dan pembangunan nasional dapat berjalan lebih maksimal.
Ke depan, ia menekankan pentingnya pengawasan, transparansi, dan kerja sama semua pihak agar BUMN dapat kembali pada jalur yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
