Balikpapan, Ekoin.co – Pemerintah menyebutkan bahwa ambisi besar transformasi ekonomi hijau tidak dapat dijalankan hanya dengan komitmen normatif dan slogan keberlanjutan. Dibutuhkan fondasi ekonomi makro yang solid agar transisi hijau mampu berjalan konsisten, berkeadilan, dan berkelanjutan di tengah tekanan global yang kian kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs serta Green Economy di Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (27/1/2026).
“Transformasi ekonomi hijau adalah agenda strategis nasional. Namun, ambisi besar ini harus ditopang oleh landasan ekonomi makro yang kokoh agar tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Airlangga.
Indonesia, kata Airlangga, telah mengunci target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89 persen pada 2030 dengan upaya mandiri, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional. Target tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama: pengembangan green energy, penguatan green economy, dan penciptaan green jobs.
Di tengah dorongan transisi hijau tersebut, kinerja ekonomi nasional dinilai tetap resilien. Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 tercatat sebesar 5,04 persen (yoy), sementara inflasi hingga Desember 2025 terkendali di level 2,92 persen (yoy).
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tetap solid di kisaran 5,2 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,4 persen pada 2026.
Sentimen domestik juga menunjukkan tren positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencetak rekor tertinggi, PMI Manufaktur Desember 2025 berada di zona ekspansif pada level 51,2, dan Indeks Keyakinan Konsumen tetap optimistis di angka 123,5.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mencatat surplus USD2,66 miliar, dengan surplus kumulatif Januari–November 2025 mencapai USD38,54 miliar dan berlangsung selama 67 bulan berturut-turut. Cadangan devisa pun berada di level kuat sebesar USD156,5 miliar pada akhir Desember 2025.
“Stabilitas ini memberi ruang fiskal dan pembiayaan yang penting untuk mendorong investasi strategis, termasuk pengembangan energi bersih,” kata Airlangga.
Realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun atau tumbuh 12,7 persen (yoy), didukung pertumbuhan kredit sebesar 9,3 persen, terutama kredit investasi. Kondisi tersebut menjadi bantalan penting dalam mempercepat transisi energi menuju kedaulatan energi nasional.
Indonesia sendiri memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 3.686 gigawatt (GW). Kalimantan menyumbang sekitar 517 GW, yang didominasi oleh potensi energi surya.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah mendorong pembangunan green super grid sepanjang sekitar 70 ribu kilometer, pengembangan biofuel B40–B50, serta bahan bakar pesawat ramah lingkungan.
Selain itu, teknologi hidrogen, energi nuklir, green ammonia, serta Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS) juga terus dikembangkan untuk menekan emisi sektor industri secara berkelanjutan.
Pada saat yang sama, pemerintah mendorong ekonomi hijau sebagai pendekatan pembangunan berbasis nilai tambah. Hilirisasi komoditas strategis diarahkan tidak hanya untuk memperkuat industri nasional, tetapi juga menurunkan jejak karbon—mulai dari pengolahan pasir silika menjadi panel surya hingga pemanfaatan mineral kritis untuk baterai kendaraan listrik.
Lebih jauh, transisi ekonomi hijau diproyeksikan menjadi mesin penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah memperkirakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja dapat tercipta, dengan porsi tenaga kerja hijau mencapai 3 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2029.
“Ekonomi hijau bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal masa depan pekerjaan, terutama bagi generasi muda,” tegas Airlangga.
Untuk menyiapkan sumber daya manusia, pemerintah menjalankan Program Magang Nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara upah minimum. Program ini diarahkan agar lulusan siap mengisi kebutuhan strategis di sektor ekonomi hijau.
“Pemerintah menyiapkan ekosistem dan arah kebijakan. Kini giliran mahasiswa membekali diri agar mampu mengambil peran dalam ekonomi masa depan,” pungkas Airlangga.
Acara tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Pembina YAPENTI-DWK Universitas Balikpapan, jajaran pimpinan Universitas Balikpapan, Chair of Governing Board Yayasan Mitra Hijau, serta perwakilan Action Network South East Asia. ()
