Jakarta, Ekoin.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri agenda Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Wisma Danantara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan pernyataan tegas mengenai kondisi internal bangsa dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki struktur birokrasi. Beliau mengakui secara terbuka bahwa praktik korupsi di tanah air saat ini masih sangat banyak sehingga memerlukan tindakan pembersihan secara menyeluruh.
Acara yang digelar pada hari Jumat, 13 Februari 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi Presiden untuk menyampaikan visi Indonesia baru. Beliau mengajak seluruh pihak untuk tidak merasa malu dalam mengakui kekurangan bangsa di hadapan dunia internasional terkait masalah integritas. Presiden bertekad menghabiskan segala bentuk praktik korupsi dari bumi Indonesia demi menjamin pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan.
Langkah pembersihan tersebut menurut Presiden harus menyasar seluruh bentuk kebocoran anggaran dan manipulasi dana di berbagai tingkatan birokrasi. Beliau menekankan bahwa tidak akan ada lagi toleransi bagi oknum yang melakukan penyelewengan terhadap uang negara dalam bentuk apa pun. Fokus utama pemerintah adalah menutup celah-celah manipulasi yang selama ini menghambat percepatan pembangunan nasional di segala lini.
Penegakan Hukum Tanpa Kompromi dalam Indonesia Economic Outlook 2026
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus berjalan secara tegas tanpa kompromi sedikit pun. Namun, beliau juga mengingatkan agar proses hukum tersebut tetap harus menjunjung tinggi prinsip keadilan yang benar bagi semua pihak. Presiden tidak menginginkan adanya kegagalan keadilan atau peradilan yang keliru dalam upaya membersihkan negara dari praktik haram tersebut.
Visi besar yang beliau usung adalah terciptanya sebuah identitas baru bagi bangsa yang dikenal dengan sebutan The New Indonesia. Dalam kerangka kerja ini, korupsi menjadi sesuatu yang dilarang keras dan tidak boleh mendapatkan tempat dalam sistem pemerintahan mana pun. Pernyataan tersebut beliau sampaikan secara emosional namun terukur di hadapan para pelaku usaha dan jajaran Kabinet Merah Putih.
“Banyak kawan-kawan luar negeri, kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia,” kata Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari sambutannya. Beliau menambahkan bahwa tugas utama setiap pemerintah di dunia adalah berjuang memberikan kehidupan yang sangat layak bagi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali.
Optimalisasi Kekayaan Negara dan Dana Sosial Keagamaan
Selain masalah integritas, pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam menjadi poin krusial yang dibahas dalam forum tersebut. Presiden menegaskan bahwa seluruh aset milik bangsa harus dijaga dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang seluas-luasnya. Pengelolaan sumber daya yang transparan dinilai sangat relevan untuk menjaga stabilitas fiskal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga negara.
Sehari sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Syariah Economic Forum 2026 di Jakarta, potensi dana sosial juga turut dibahas. Menag menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi dana sosial keagamaan yang sangat besar jika dikelola secara profesional dan terintegrasi. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pengelolaan dana umat secara akuntabel agar dampak kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh mereka yang membutuhkan. Jika sinergi antara pengelolaan dana sosial dan kebijakan pemerintah berjalan beriringan, kemiskinan akan lebih mudah teratasi secara bermartabat. Sinergi ini sejalan dengan arahan Presiden mengenai optimalisasi seluruh sumber daya nasional demi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Presiden Prabowo menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa mandat utama pemerintah adalah memastikan kesejahteraan rakyat tercapai secara universal. Beliau melihat bahwa tantangan ekonomi global yang fluktuatif mengharuskan Indonesia memiliki fondasi internal yang kuat dan bersih dari korupsi. Keberhasilan sebuah pemerintahan menurut beliau diukur dari sejauh mana rakyatnya bisa merasakan manfaat dari kekayaan alamnya sendiri.
Pernyataan Presiden di Wisma Danantara ini memberikan sinyal kuat kepada para investor mengenai kepastian hukum dan perbaikan iklim usaha. Dengan meminimalkan kebocoran anggaran, pemerintah yakin mampu memperluas jangkauan program-program sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Semangat The New Indonesia diharapkan mampu memicu perubahan mentalitas bagi seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugas harian mereka.
Upaya pemberantasan korupsi ini tentu memerlukan dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat agar berjalan dengan efektif dan berkesinambungan. Kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk suap dan pungutan liar menjadi modal berharga bagi percepatan visi besar Presiden. Transformasi menuju negara yang bersih akan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di tingkat dunia.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat strategis. Penekanan pada keadilan hukum menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun sistem yang kuat dan tidak tebang pilih dalam bertindak. Semua pihak kini menantikan langkah nyata dari implementasi visi Indonesia baru yang dijanjikan oleh Kepala Negara tersebut.
Kehadiran jajaran Kabinet Merah Putih dalam forum tersebut menandakan adanya keselarasan gerak antara Presiden dan para menterinya dalam mengeksekusi kebijakan. Koordinasi lintas sektoral antara kementerian diharapkan mampu menutup setiap celah penyelewengan yang mungkin terjadi di masa depan. Fokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan tetap menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis nasional.
Harapan besar kini tertumpu pada konsistensi penegakan hukum yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan publik. Masyarakat sangat mendambakan perubahan nyata yang membawa dampak pada perbaikan taraf hidup dan kemudahan akses layanan publik. Dengan semangat kebersamaan, Indonesia optimis mampu melewati segala tantangan ekonomi dunia dengan berdiri tegak di atas kaki sendiri.
Pemerintah perlu memperketat sistem pengawasan internal di setiap kementerian guna mendeteksi secara dini potensi terjadinya praktik korupsi. Sinergi antara lembaga penegak hukum juga harus semakin diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menangani kasus-kasus besar. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan setiap indikasi penyelewengan yang ditemukan di lingkungan sekitar mereka melalui saluran resmi.
Edukasi mengenai nilai-nilai integritas sejak dini harus terus digalakkan agar generasi mendatang memiliki mentalitas anti-korupsi yang sangat kuat. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menjadi solusi efektif untuk meminimalisir interaksi manusia yang berisiko. Transparansi anggaran yang mudah diakses publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara signifikan.
Pengelolaan dana sosial keagamaan yang profesional memerlukan payung hukum yang kuat agar para pengelola dapat bekerja secara tenang dan akuntabel. Integrasi data antara lembaga pengelola zakat dan data kemiskinan nasional akan membuat penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran. Sektor swasta juga didorong untuk ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan yang terarah.
Kesimpulan dari berbagai pernyataan tersebut adalah bahwa kunci utama kemajuan bangsa terletak pada integritas kepemimpinan dan kejujuran dalam mengelola aset negara. Pemberantasan korupsi bukan sekadar target politik, melainkan syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata dan inklusif. Visi The New Indonesia memberikan harapan baru bagi masa depan ekonomi nasional yang lebih bermartabat dan bebas dari manipulasi.
Sinergi antara pengelolaan kekayaan alam dan dana sosial keagamaan akan menciptakan bantalan ekonomi yang kuat bagi kelompok masyarakat rentan. Keberanian Presiden mengakui kekurangan internal bangsa menunjukkan sikap kenegarawanan yang siap melakukan perbaikan besar demi kepentingan publik. Jika komitmen ini berjalan secara konsisten, Indonesia akan memiliki ketahanan ekonomi yang sangat kokoh dalam menghadapi dinamika global yang tak menentu.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
