Kajati Jabar Tegaskan Jajarannya, Perkuat Koordinasi dan Optimalisasi PPA Hasil Tindak Pidana

Jakarta, Ekoin.co – Kajati Jabar kembali melakukan penguatan organisasi melalui pelantikan dua pejabat strategis di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bertempat di Aula R. Soeprapto Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dr. Sutikno, S.H., M.H. melantik Asisten Pemulihan Aset Dr. Efendi, S.H., M.H. dan Asisten Pidana Militer Erwin Desamarasolhan, S.H. pada Rabu, 24 Juni 2026.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Kejati Jawa Barat dalam memperkuat pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya pada bidang pemulihan aset dan pidana militer yang memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif.

Dalam sambutannya, Kajati Jabar menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjaga profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurut Dr. Sutikno, Asisten Pemulihan Aset memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi pengelolaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar proses pemulihan aset berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi negara maupun masyarakat.

Kajati Jabar juga meminta agar pengelolaan aset dilakukan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, seluruh proses harus berorientasi pada peningkatan penerimaan negara sehingga hasil pemulihan aset dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

Penguatan Pemulihan Aset dan Akuntabilitas

Dr. Sutikno menyampaikan kepada Asisten Pemulihan Aset yang baru agar terus mengoptimalkan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola yang transparan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui penguatan koordinasi dan peningkatan kinerja, bidang pemulihan aset diharapkan mampu menghadirkan hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan dan dimanfaatkan sesuai kepentingan negara.

Tidak hanya berfokus pada pemulihan aset, Kajati Jabar juga memberikan perhatian khusus terhadap bidang pidana militer. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara Kejaksaan dengan Tentara Nasional Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya.

Menurutnya, kerja sama yang baik antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, terutama pada perkara yang berada dalam ruang lingkup pidana militer.

Sinergi Penegakan Hukum dan Kepercayaan Publik

Kepada Asisten Pidana Militer yang baru dilantik, Kajati Jabar menegaskan agar tugas dan kewenangan di bidang pidana militer dijalankan secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas penegakan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.

Selain itu, pelaksanaan tugas yang berlandaskan integritas dinilai mampu meningkatkan kredibilitas lembaga penegak hukum. Karena itu, setiap kebijakan dan langkah yang diambil harus selalu mengedepankan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Pada kesempatan yang sama, Kajati Jawa Barat juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat sebelumnya yang telah menjalankan tugas serta pengabdian di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Ia menilai kontribusi para pejabat terdahulu telah membantu membangun kepercayaan publik melalui berbagai upaya penegakan hukum dan kerja keras selama menjalankan tugas di institusi tersebut.

Lebih lanjut, Dr. Sutikno menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial ataupun pergantian jabatan semata. Menurutnya, momentum tersebut merupakan bentuk penegasan atas tanggung jawab moral, profesional, dan institusional yang harus diemban oleh setiap insan Adhyaksa yang menerima amanah baru.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menunjukkan dedikasi, komitmen, serta kinerja terbaik dalam menjalankan tugas. Dengan dukungan seluruh jajaran, berbagai program dan fungsi Kejaksaan di Jawa Barat diharapkan dapat berjalan semakin optimal.

Ke depan, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi hal yang perlu terus dijaga. Langkah tersebut akan membantu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif sekaligus mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan profesionalisme dan integritas harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana juga perlu terus didorong melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Strategi tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Sinergi antara Kejaksaan, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya pun menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di masa mendatang. Kerja sama yang solid akan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Pada akhirnya, pelantikan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diharapkan mampu memperkuat kinerja institusi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pemulihan aset, serta pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan.