Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pengelolaan dapur terintegrasi kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Pelatihan ini berlangsung di Poltekpar NHI Bandung, Jawa Barat.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya ke Poltekpar NHI Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/06/2025), menyampaikan bahwa pihaknya bersinergi dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelatihan tersebut. Program pelatihan ini berlangsung pada 11–24 Juni 2025.
“Kami mempersiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, terampil, dan siap berkontribusi di berbagai lini. Termasuk dari balik dapur sebagai tempat fondasi gizi yang sehat, ketahanan pangan, dan dimulainya semangat melayani,” kata Widiyanti.
Ia menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan ini telah diseleksi dan dididik untuk menjadi pengelola atau kepala dapur yang kompeten. Materi pelatihan tidak hanya mencakup teknik pengolahan bahan pangan, tetapi juga kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta pengabdian kepada masyarakat.
Widiyanti menambahkan bahwa pemilihan Poltekpar NHI Bandung sebagai lokasi pelatihan membuktikan bahwa sekolah tersebut merupakan pilar penting dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang unggul dan berdedikasi.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Dalam kesempatan itu, Widiyanti juga menyampaikan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi, hingga masyarakat. Ia menekankan bahwa program MBG bertujuan membuka akses gizi sehat untuk masyarakat luas.
“Semua bermuara pada satu misi mulia, yaitu menjamin terpenuhinya hak gizi setiap anak bangsa. Saya yakin dengan kolaborasi seperti ini, kita bisa melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera. Menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Kementerian Pariwisata dan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam pelaksanaan pelatihan pengelola dapur terintegrasi. Ia menyebut program ini penting dalam memperkuat SDM gizi nasional.
“Begitu mereka lulus nanti kami akan sebar (lulusan SPPI) ke seluruh Indonesia untuk mendirikan satuan-satuan penyuluhan gizi di seluruh Indonesia sehingga akan terbentuk minimal 30 ribu satuan pelayanan gizi di Indonesia yang melayani 82,9 juta penerima manfaat. Mulai dari Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya,” kata Dadan.
Rektor Unhan, Letnan Jenderal (Purn.) Dr. Anton Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya menyadari pentingnya pengelolaan gizi sebagai fondasi ketahanan nasional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Unhan, Kemenpar, dan BGN dalam mendukung keberhasilan program ini.
Fokus pada Nilai dan Profesionalisme
“Melalui program ini kami tidak hanya mengajarkan aspek teknis, mengelola dapur tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia,” ujar Anton.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji; Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohammad Paham; serta Direktur Poltekpar NHI Bandung, Anwari Masatip. Mereka menyatakan komitmen mendukung agenda pelatihan ini secara berkelanjutan.
Pelatihan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran generasi muda di bidang pengelolaan gizi berbasis pelayanan. Para peserta SPPI diproyeksikan menjadi garda depan dalam mendirikan dapur gizi di seluruh pelosok negeri.
Program ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan manusia Indonesia. Dengan keterlibatan dunia pendidikan, militer, dan kementerian teknis, program MBG menjadi wujud konkret investasi sumber daya manusia berbasis pelayanan.
Inisiatif pelatihan dapur terintegrasi ini bukan hanya menjawab kebutuhan logistik gizi masyarakat, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi generasi pelaksana di masa depan. Komitmen bersama semua pihak menjadi pondasi bagi arah baru pembangunan berbasis kesehatan.(*)
