Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 difokuskan pada penguatan ketahanan nasional dan percepatan transformasi ekonomi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).
Dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2026, Sri Mulyani menyampaikan arah kebijakan untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.
“Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional,” ujar Menkeu.
Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Negara harus hadir untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial.
“Prinsip utama yang mendasari adalah ‘the greatest good for the greatest many’, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” tambahnya.
Delapan Agenda Prioritas RAPBN 2026
Menkeu menambahkan bahwa arah kebijakan RAPBN 2026 dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan mempercepat transformasi struktural nasional.
Delapan agenda prioritas yang dimaksud mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
“Pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata,” kata Sri Mulyani.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut memberi arahan agar Indonesia tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, serta tidak memihak pada kutub kekuatan manapun.
Sri Mulyani menekankan bahwa rancangan fiskal 2026 ini diharapkan mampu menahan dampak gejolak global, sembari memperkuat pilar ekonomi domestik yang inklusif dan tangguh.
Efisiensi, Prudent, dan Sinergi Kebijakan
Kebijakan fiskal tahun 2026, menurut Menkeu, diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja dan mengoptimalkan pendapatan negara, tanpa mengganggu iklim investasi.
Ia menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudent) dan keberlanjutan (sustainable) dalam pengelolaan pembiayaan negara serta pentingnya efisiensi dalam alokasi anggaran.
“Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran tahun 2026,” ujarnya di hadapan anggota DPR RI.
Sri Mulyani juga menyampaikan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta mengendalikan inflasi.
Ia menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial dalam memperluas akses pembiayaan inklusif serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
Apresiasi Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi
Di akhir penyampaiannya, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPR RI yang telah memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan KEM PPKF 2026.
“Seluruh pandangan dan masukan merupakan bagian kolektif untuk terus merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dan untuk menjawab harapan besar masyarakat,” tutur Sri Mulyani.
Ia menilai dialog yang terbuka antara pemerintah dan parlemen merupakan kunci untuk membentuk APBN yang adaptif dan mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga komunikasi intensif dengan legislatif demi menghasilkan rancangan APBN yang berkualitas dan berdampak luas.
Arah kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 menunjukkan respons tegas terhadap kondisi global yang tidak menentu dan kompleks. Pemerintah menempatkan ketahanan nasional sebagai fondasi utama, dengan mendorong swasembada, industrialisasi, dan layanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari delapan agenda prioritas.
Kebijakan ini juga menegaskan pentingnya intervensi negara secara proporsional, memastikan bahwa kesejahteraan rakyat tidak dikorbankan oleh mekanisme pasar yang sering kali tidak adil. Prinsip keberlanjutan dan efisiensi menjadi fondasi utama dalam merancang APBN yang tahan terhadap krisis.
Melalui sinergi antarinstansi serta kolaborasi antara pusat dan daerah, diharapkan kebijakan fiskal yang dirumuskan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus penggerak transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang inklusif dan tangguh.(*)
