Jakarta, Ekoin.co – Pertumbuhan ekonomi di Jakarta dipastikan melebih pemerintah pusat. Pasalnya berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik perekonomian Jakarta pada 2025 tumbuh sebesar 5,21 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
“Bagi saya dan Pak Wagub, juga jajaran Balai Kota, yang paling menggembirakan adalah pada kuartal keempat kita bisa tumbuh 5,71 persen. Ini merupakan hasil rilis BPS Pusat. Artinya, pertumbuhan yang tinggi dipengaruhi berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, yang secara signifikan memengaruhi pola masyarakat dalam membelanjakan uangnya,” ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
Gubernur Pramono menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara berkala juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Salah satunya Jakarta Festive Wonders (JFW) 2025. JFW merupakan lomba digitalisasi transaksi dan dekorasi di pusat perbelanjaan serta hotel di Jakarta untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mempercepat inovasi pengelola mal, ritel, dan hotel.
“Acara JFW 2025 yang baru selesai pada Januari lalu menghasilkan transaksi sebesar Rp15,2 triliun. Hal ini secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta, yang pada triwulan ketiga mengalami pertumbuhan mendekati 5 persen, dan ini jauh di atas 5 persen,” tuturnya.
Gubernur Pramono menyampaikan, secara keseluruhan pada 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) DKI Jakarta cukup tinggi, yakni mencapai 16,61 persen terhadap PDB nasional. Selain itu, sepanjang 2025 hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.
“Kami juga ingin menyampaikan bahwa sektor-sektor yang tumbuh baik di Jakarta selama 2025 adalah penyediaan akomodasi serta makan dan minum, yang berkali-kali kami berikan insentif dan pembebasan. Ketika diberikan, ternyata pertumbuhannya justru semakin baik. Yang kedua adalah sektor transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya,” paparnya.
Pemprov DKI Jakarta senantiasa mendukung pencapaian target inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen ± 1 persen, menjaga inflasi pangan bergejolak pada kisaran 3–5 persen, serta mengendalikan inflasi pada periode Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI Jakarta juga terus bersinergi dengan kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Bulog, asosiasi atau pelaku usaha, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan strategis, serta memantau harga pangan guna mengendalikan inflasi di Jakarta.
Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama antardaerah, pengembangan urban farming, pasar murah, dan berbagai program pengendalian inflasi lainnya. (*)
