Jeddah EKOIN.CO – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Arab Saudi sejak Senin, 1 Juli 2025. Dalam pertemuan strategis dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), Prabowo membahas penguatan kerja sama ekonomi, pelayanan haji, hingga rencana pembentukan Kampung Haji Indonesia di Makkah.
Prabowo tiba di Jeddah malam hari dan disambut dengan upacara kehormatan resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Ini merupakan lawatan kenegaraan pertama Prabowo ke Timur Tengah sejak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024.
Dalam kunjungan tiga hari yang berlangsung hingga 3 Juli 2025, Prabowo memimpin delegasi Indonesia untuk mengikuti sesi perdana forum Indonesia–Saudi Supreme Coordination Council. Forum ini disepakati sebagai mekanisme tetap penguatan kerja sama lintas sektor.
Melalui forum tersebut, kedua negara menyepakati berbagai hal penting termasuk peningkatan investasi, perdagangan non-migas, pertahanan, teknologi, dan transformasi digital. Arab Saudi juga menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek strategis Indonesia seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah terjalin selama 75 tahun dan akan diperkuat secara substansial untuk kepentingan rakyat kedua bangsa.
Salah satu fokus utama kunjungan ini adalah peningkatan pelayanan jemaah haji Indonesia. Prabowo mengusulkan pembentukan Kampung Haji Indonesia di Makkah, kawasan khusus yang akan memudahkan akomodasi dan layanan logistik bagi jemaah asal Indonesia.
Menteri Agama Nasaruddin umar yang turut mendampingi kunjungan tersebut menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan solusi jangka panjang atas tantangan teknis yang dihadapi setiap musim haji. “Presiden ingin memastikan jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pemerintah Arab Saudi menyambut positif usulan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk membahas implementasi teknis bersama otoritas haji setempat. Indonesia merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, dengan kuota 241.000 jemaah pada 2024.
Selain itu, dibahas pula penguatan sistem digitalisasi layanan haji dan penambahan kuota haji reguler serta haji khusus bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus.
Rencana pengembangan Kampung Haji Indonesia akan melalui skema kerja sama antarpemerintah, dengan kemungkinan melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pendanaan.
Di bidang ekonomi, Prabowo menawarkan peluang investasi strategis kepada Arab Saudi, termasuk dalam proyek hilirisasi nikel, tembaga, dan bauksit. Ia juga memaparkan potensi investasi energi bersih di kawasan industri hijau Kalimantan dan Papua.
Data Kementerian Investasi menunjukkan, nilai perdagangan Indonesia–Arab Saudi mencapai lebih dari USD 5,5 miliar pada 2024, dengan kontribusi besar dari sektor pertanian, pertambangan, dan peralatan medis.
pemerintah Saudi menyatakan minat tinggi terhadap kerja sama energi baru terbarukan dan pembangunan kawasan industri dengan prinsip berkelanjutan. Beberapa nota kesepahaman (MoU) telah disusun sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral ini.
Indonesia juga menawarkan kemudahan akses bagi investor Timur Tengah untuk masuk ke ekosistem ekonomi syariah dan digital banking yang terus tumbuh di Asia Tenggara.
Prabowo menegaskan bahwa investasi luar negeri akan diarahkan pada proyek-proyek berdampak langsung ke penciptaan lapangan kerja dan transformasi teknologi di dalam negeri.
Dalam forum bilateral ini, turut dibahas peningkatan kerja sama bidang pertahanan dan perdamaian. Prabowo menawarkan pelatihan militer bersama, pengembangan teknologi pertahanan, serta pertukaran personel penjaga perdamaian antara Indonesia dan Saudi.
Kementerian Pertahanan menyebutkan, kerja sama strategis ini akan menjadi bagian dari inisiatif pertahanan regional yang lebih luas, dengan pendekatan diplomatik dan teknologi modern.
Arab Saudi juga diajak berpartisipasi dalam forum pertahanan kawasan seperti ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan kerja sama keamanan maritim.
Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk tim koordinasi bilateral untuk merancang cetak biru (blueprint) kerja sama pertahanan, logistik militer, serta sistem pengawasan digital berbasis drone.
Langkah ini merupakan bagian dari visi Indonesia sebagai negara aktif dalam perdamaian global dan netralitas pertahanan strategis.
Kunjungan ini juga menjadi simbol peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Hubungan resmi kedua negara dimulai sejak 1950 dan terus berkembang dalam berbagai bidang.
Dalam pidato resmi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap Arab Saudi tidak hanya bersifat diplomatis, namun juga spiritual dan budaya, mengingat besarnya jumlah jemaah haji Indonesia setiap tahun.
Arab Saudi menyatakan apresiasi atas ketertiban dan profesionalisme jemaah Indonesia dalam menjalani ibadah haji. Pemerintah Saudi juga memuji digitalisasi layanan haji oleh Indonesia melalui aplikasi dan e-ticketing.
Kunjungan Prabowo ditutup dengan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas pemondokan jemaah Indonesia di Makkah serta pertemuan dengan diaspora Indonesia di Arab Saudi.
Rombongan Presiden dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Brasil pada 4 Juli 2025 untuk menghadiri KTT BRICS yang akan membahas isu-isu global terkait pembangunan berkelanjutan dan stabilitas geopolitik.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi membuka peluang strategis yang sangat penting bagi Indonesia di bidang haji, ekonomi, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Keberhasilan dalam membentuk forum bilateral permanen akan memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kesepakatan tidak hanya berhenti di tingkat simbolik, tetapi diwujudkan dalam implementasi nyata. Khususnya pembangunan Kampung Haji Indonesia, perlu komitmen lintas kementerian dan dukungan publik.
Investasi dan kerja sama ekonomi yang dibangun harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperluas pasar ekspor, serta mentransformasi sektor industri dalam negeri agar lebih kompetitif.
Indonesia juga perlu mengawal kerja sama pertahanan dan teknologi secara hati-hati agar tetap dalam koridor konstitusi, netralitas militer, serta tidak mengundang ketegangan regional.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menjalin kerja sama yang adil, setara, dan berorientasi masa depan dalam setiap hubungan luar negeri.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
