JAKARTA, EKOIN.CO- Kementerian Sosial menyatakan dukungannya terhadap program digitalisasi bantuan sosial yang dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dukungan itu ditegaskan dalam rapat koordinasi di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menekankan bahwa digitalisasi diharapkan menjadi solusi untuk menjawab persoalan lama terkait pendistribusian bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Kita berharap digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran),” ujar Agus saat menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure.
Menurutnya, penyaluran bansos selama ini masih menghadapi kendala utama, yakni persoalan data penerima manfaat yang belum sepenuhnya akurat. Hal itu menghambat ketepatan distribusi bantuan.
Ia berharap kehadiran sistem digital mampu meningkatkan ketepatan distribusi dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Pemutakhiran Data Sosial
Dalam kesempatan itu, Agus juga menyampaikan bahwa saat ini Kemensos tengah menyalurkan bansos triwulan II tahun 2025 serta bansos tambahan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Penyaluran tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan sistem data sebelumnya, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kalau kemarin kita menggunakan DTKS, sekarang menggunakan DTSEN, sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” jelas Agus dalam rapat tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa proses pemutakhiran data terus dilakukan secara berkala setiap tiga bulan dengan berkolaborasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita melakukan groundcheck supaya DTSEN dengan penerima manfaat itu betul-betul sesuai,” tambah Agus.
Inklusi dan Akurasi Data
Agus menyebutkan bahwa salah satu tantangan besar dalam digitalisasi bansos adalah mengatasi inclusion error, yakni kondisi di mana seseorang yang tidak berhak malah terdaftar sebagai penerima manfaat.
Oleh sebab itu, proses pembaruan data dilakukan intensif dan menyeluruh dengan melibatkan perangkat daerah dan institusi statistik.
Sistem digitalisasi yang sedang dikembangkan diharapkan dapat mempercepat validasi dan memperkecil potensi kesalahan pencatatan.
“Kita berharap bantuan-bantuan sosial betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh keluarga penerima manfaat,” ungkap Agus.
Pemutakhiran data ini menjadi tulang punggung keberhasilan program digitalisasi bansos.
Dukungan dari Dewan Ekonomi Nasional
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi penuh langkah Kemensos dalam mendorong integrasi data melalui digitalisasi.
Ia menegaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan transformasi sistem bantuan sosial ini.
“Jadi semua harus saling mendukung,” kata Luhut dalam forum rapat koordinasi tersebut.
Menurutnya, hambatan teknis bisa diatasi jika semua instansi bekerja dalam semangat kolaborasi untuk kepentingan nasional.
“Saya minta kunci kalau itu kita lakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.
Komitmen dan Kolaborasi
Luhut menyampaikan optimisme terhadap kemampuan bangsa Indonesia dalam membangun sistem teknologi yang terintegrasi dan inklusif.
“Dan teknologi pun saya lihat selama berapa waktu terakhir, I’m so confident bahwa kita bisa,” ujar Luhut.
Ia mengingatkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan kesediaan untuk saling menerima masukan antar pemangku kepentingan.
“Kita kompak saja. Kompak, saling memberitahu dan mau juga diberitahu,” lanjut Luhut.
Ia menyindir kepemimpinan sektoral yang merasa paling mengetahui segala hal sebagai hambatan kolaborasi.
“Karena masalahnya itu kadang-kadang kalau kita pemimpin, kita paling tahu semua. Padahal enggak bisa begitu,” ucapnya.
Rencana Infrastruktur Digital Publik
DEN telah mencanangkan rencana pengembangan infrastruktur digital publik (digital public infrastructure/DPI) untuk mendukung program Perlindungan Sosial.
Program ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat fondasi sistem bansos berbasis data digital.
Digitalisasi ini diyakini akan memberikan data yang akurat, sistem pembayaran terintegrasi, serta transparansi dalam penyaluran bantuan.
Dalam rancangan DPI, terdapat tiga pilar utama, yaitu identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan data exchange antar lembaga.
Rancangan tersebut masih dalam tahap finalisasi bersama Kemensos, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri, dan BPS.
DEN bersama sejumlah kementerian merencanakan peluncuran uji coba sistem DPI pada bulan September 2025 mendatang.
Adapun lokasi uji coba pertama akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur sebagai percontohan nasional.
Pemilihan Banyuwangi didasarkan pada kesiapan infrastruktur serta kemudahan koordinasi di tingkat daerah.
Hasil uji coba akan menjadi acuan sebelum program digitalisasi bansos diterapkan secara nasional.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
