JAKARTA, EKOIN.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menjalin kerja sama strategis dengan menandatangani Nota Kesepahaman terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi di bidang statistik, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Acara penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat BPS, Jakarta, pada Selasa, 8 Juli 2025.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, bersama Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menandatangani nota tersebut sebagai langkah memperkuat integrasi data lintas sektor. Kolaborasi ini bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan fondasi data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kolaborasi Big Data untuk Ketahanan Nasional
Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa kerja sama ini tidak sekadar berbagi data, tetapi juga membangun inovasi bersama yang berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa sinergi data antara BMKG dan BPS sangat penting dalam menyusun kebijakan berbasis prediksi yang terintegrasi.
“Kolaborasi ini tidak hanya sekadar berbagi data, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama mengembangkan inovasi dan pemanfaatan data yang berdampak langsung pada masyarakat dan pembangunan nasional,” ujar Dwikorita dalam sambutannya.
Ia menambahkan, penggabungan data dari BMKG dan BPS akan mendukung analisis prediktif yang lebih kuat dan tidak hanya terbatas pada sistem peringatan dini, tetapi juga mencakup proyeksi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.
“Inilah kekuatan big data dan AI yang akan kita wujudkan bersama,” tambahnya.
Pemetaan Tantangan dan Peluang Pembangunan
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai bahwa kolaborasi ini akan memperkuat peran data dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, sinergi antara dua institusi ini dapat menghasilkan insight baru yang bermanfaat dan lebih membumi.
“Kami percaya kolaborasi antara BPS dan BMKG ini tidak hanya sekadar bertukar data, tetapi juga mengolah dan menganalisisnya bersama, sehingga bisa memberikan insight baru yang lebih mencerahkan masyarakat dan memperkaya kebijakan berbasis data,” ujar Amalia.
Ia menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam menghadapi tantangan kompleks seperti perubahan iklim, kebencanaan, serta ketahanan pangan dan energi.
Nota Kesepahaman ini menjadi dasar kerja sama jangka panjang antara dua lembaga negara dalam meningkatkan kemampuan analitik nasional melalui pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan.
Langkah ini sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan yang berkaitan dengan ketahanan iklim, inovasi, dan infrastruktur data nasional.
Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, BMKG dan BPS akan membentuk tim teknis untuk mengelola integrasi data dan mengembangkan platform berbasis digital yang dapat dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kedua lembaga juga berkomitmen untuk menjaga kualitas, keamanan, dan kerahasiaan data dalam setiap proses kerja sama yang dijalankan.
Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi contoh praktik baik (best practice) integrasi data antarlembaga pemerintah dalam memperkuat sistem informasi nasional yang responsif dan adaptif.
Penandatanganan ini disaksikan oleh pejabat tinggi masing-masing instansi serta perwakilan dari kementerian/lembaga lain yang turut berkepentingan dalam pengelolaan data.
Selain itu, kolaborasi ini juga membuka peluang untuk integrasi data spasial, seperti pemetaan wilayah rawan bencana dengan data sosial-ekonomi masyarakat setempat.
Kerja sama ini turut mendorong inovasi di bidang pendidikan dan riset karena data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan oleh akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat.
Ke depan, sinergi ini ditargetkan mampu mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi krisis iklim dan geofisika.
Diharapkan pula kerja sama lintas sektor ini menjadi katalis untuk mempercepat transformasi digital dalam birokrasi, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data publik.
Melalui kolaborasi ini, Indonesia berupaya menyesuaikan diri dengan praktik global yang menempatkan data sebagai aset strategis dalam pembangunan.
Dengan berbagi kapasitas, keahlian, dan teknologi, BMKG dan BPS ingin memastikan bahwa data tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan secara cerdas dan inklusif.
Sinergi ini akan berperan penting dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana berbasis data statistik dan prediksi cuaca yang lebih akurat.
Sebagai penutup, sinergi antara BMKG dan BPS merupakan langkah progresif dalam membangun budaya data di pemerintahan Indonesia. Kolaborasi ini harus dijaga keberlanjutannya dengan pengawasan yang ketat terhadap kualitas dan akurasi data.
Keterlibatan pihak-pihak terkait di luar pemerintah juga perlu didorong agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan lebih luas. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pengambil kebijakan, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti AI dan machine learning akan sangat menentukan kecepatan dan ketepatan dalam analisis data yang semakin kompleks. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi informasi dan sumber daya manusia mutlak diperlukan.
Penting juga untuk memastikan bahwa kerja sama ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh lembaga lain yang berkepentingan. Transparansi dan interoperabilitas data harus menjadi prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih.
Dengan sinergi ini, pemerintah Indonesia diharapkan lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan yang berbasis data dan informasi. Kualitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang mendasarinya. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
