Gaza ,EKOIN.CO – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap seruan Israel terkait pembebasan sandera dan penyerahan wilayah Gaza. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan pada Rabu, 9 Juli 2025, Hamas menolak keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyebut klaim tersebut sebagai “ilusi delusional kekalahan.”
Penolakan ini disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, Izzat al-Rishq, melalui kanal resmi Telegram. Ia menanggapi pernyataan Netanyahu yang sebelumnya menyebut bahwa perang akan berakhir dengan pembebasan semua sandera tanpa syarat dan penghapusan total Hamas.
Menurut al-Rishq, ucapan Netanyahu tidak mencerminkan realita medan perang, melainkan kondisi psikologis kekalahan. Ia menegaskan bahwa pembebasan para tawanan Israel hanya akan terjadi melalui kesepakatan resmi sesuai syarat yang ditentukan kelompok perlawanan Palestina.
“Pembicaraan Netanyahu tentang membebaskan semua sandera dan memaksa Hamas menyerah mencerminkan ilusi psikologis kekalahan, bukan realitas di lapangan,” ujar al-Rishq seperti dikutip dari TRT World, Selasa (9/7/2025).
Hamas Menolak Gagasan Penyerahan Gaza
Dalam pernyataan lanjutannya, al-Rishq mengingatkan bahwa upaya Israel membebaskan sandera lewat jalur militer telah gagal. Ia menyebutkan bahwa satu-satunya jalan yang realistis adalah perundingan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan kelompok perlawanan.
“Tidak akan ada pembebasan tawanan tanpa kesepakatan yang dinegosiasikan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kelompok perlawanan,” tegasnya.
Al-Rishq menambahkan bahwa kelompok perlawanan tidak akan tunduk pada tekanan militer maupun diplomatik. Ia menyatakan bahwa Gaza tetap akan berdiri dan bahwa kelompok perlawanan yang ada di wilayah itu akan terus mengatur jalannya perundingan dan arah konflik.
“Gaza tidak akan menyerah. Seperti halnya kelompok perlawanan menentukan keputusan di lapangan, mereka juga akan mendikte syarat-syarat kesepakatan,” lanjutnya.
Sikap keras Hamas ini sekaligus membantah pernyataan Netanyahu yang mengatakan bahwa tujuan akhir perang adalah menghancurkan Hamas dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.
Netanyahu Tegaskan Misi Perang Masih Berlanjut
Pernyataan dari Perdana Menteri Israel tersebut disampaikan lewat akun X resminya pada Selasa malam. Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada perubahan terhadap tujuan utama perang di Gaza yang sudah berlangsung sejak Oktober 2023.
“Misi kami belum selesai,” ujar Netanyahu. “Hamas akan dikalahkan dan dibubarkan, dan Gaza akan berhenti menjadi ancaman bagi Israel.”
Ia juga menyatakan bahwa pembebasan semua sandera tetap menjadi prioritas utama pemerintah Israel, tanpa menyebut adanya syarat khusus dari pihak lain.
Pernyataan ini disampaikan di tengah tekanan yang semakin besar dari masyarakat internasional dan kelompok hak asasi manusia terkait serangan militer Israel di Gaza yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Netanyahu juga mendapat tekanan dari dalam negeri akibat lambannya pembebasan sandera dan meningkatnya jumlah korban di pihak Israel dalam konflik berkepanjangan ini.
Pernyataan keras dari kedua pihak menunjukkan bahwa perundingan untuk mencapai gencatan senjata dan penyelesaian krisis di Gaza masih sangat jauh dari kenyataan.
Hamas secara konsisten menolak gagasan menyerah, dan justru memanfaatkan tekanan terhadap Israel sebagai keuntungan diplomatik dalam negosiasi yang berlangsung secara tertutup.
Sementara itu, Israel tetap melanjutkan operasi militer di beberapa titik di Gaza, termasuk wilayah utara dan Rafah, untuk menekan posisi Hamas yang disebut masih menyandera puluhan warga Israel.
Konflik ini telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023, setelah serangan mendadak dari Hamas ke wilayah Israel yang menyebabkan ratusan korban tewas dan penangkapan sandera dari pihak Israel.
Sejak itu, operasi militer besar-besaran dilakukan Israel ke wilayah Gaza, menyebabkan ribuan korban jiwa di kalangan warga sipil dan kehancuran besar-besaran pada infrastruktur sipil.
Sejumlah negara dan organisasi internasional telah menyerukan gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan, namun hingga kini belum ada terobosan berarti dalam diplomasi kedua belah pihak.
PBB dan negara-negara Arab telah menawarkan sejumlah skema perundingan, namun semua itu masih ditolak atau diabaikan oleh Israel maupun Hamas karena ketidaksepakatan pada syarat dasar.
Amerika Serikat, meski menjadi sekutu utama Israel, juga mulai memberikan tekanan agar pemerintah Netanyahu menyusun peta jalan yang lebih realistis dan menjamin keselamatan warga sipil.
Pakar hubungan internasional menilai bahwa selama kedua pihak masih bersikukuh dengan tuntutan ekstrem masing-masing, peluang perdamaian dalam waktu dekat sangat kecil.
Ketegangan pun diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa pekan mendatang, terlebih dengan belum adanya titik temu dalam negosiasi sandera.
Langkah diplomatik kemungkinan akan bergantung pada tekanan internasional yang lebih besar dan keterlibatan negara-negara penengah seperti Mesir dan Qatar.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
terbaik untuk penyelesaian krisis ini adalah membuka jalur komunikasi yang adil dan dimediasi oleh pihak netral. Ketika kekerasan tak kunjung menyelesaikan konflik, maka diplomasi harus ditempatkan di garis depan.
Semua pihak sebaiknya menghentikan retorika agresif dan mulai membangun kepercayaan melalui pertukaran informasi dan konsesi terbatas. Pembebasan sandera bisa dijadikan awal pembicaraan damai, bukan akhir dari konflik.
Pengiriman bantuan kemanusiaan juga harus dijamin kelancarannya, tanpa dikaitkan dengan manuver politik. Warga sipil adalah pihak paling menderita dalam konflik ini, dan kebutuhan dasar mereka harus diprioritaskan.
Negara-negara besar diharapkan mampu memainkan peran aktif dalam menciptakan gencatan senjata sementara. Gencatan ini bisa membuka ruang untuk dialog dan memperkecil korban jiwa lebih lanjut.
Konflik Gaza bukan hanya masalah regional, melainkan masalah kemanusiaan global. Penanganan yang jujur dan berimbang adalah satu-satunya cara mencegah kerusakan yang lebih besar dan memperpanjang penderitaan rakyat.(*)
