Praha, EKOIN.CO – Pemerintah Republik Ceko resmi melarang penggunaan platform kecerdasan buatan (AI) DeepSeek dalam lingkungan administrasi publik. Langkah ini diumumkan oleh Perdana Menteri Petr Fiala pada Kamis, 10 Juli 2025, sebagai bagian dari kekhawatiran terhadap potensi penyadapan dan pengambilan data oleh Pemerintah China.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Fiala menyebutkan bahwa DeepSeek, sebagai perusahaan yang berbasis di China, memiliki kewajiban hukum untuk bekerja sama dengan badan pemerintah negaranya. Hal ini membuka celah bagi Beijing untuk mengakses data pengguna yang tersimpan dalam server aplikasi tersebut.
Larangan ini mencakup segala bentuk produk, aplikasi, solusi, situs web, dan layanan berbasis AI dari DeepSeek. Pemerintah Ceko menilai penggunaan teknologi itu dalam sistem pemerintahan dapat mengancam keamanan dan integritas data publik mereka.
Langkah Ceko menyusul berbagai negara lain yang juga telah mengambil tindakan serupa. Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa telah terlebih dahulu menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan privasi yang diterapkan DeepSeek.
Menurut laporan dari Reuters, otoritas keamanan data di berbagai negara menyoroti bagaimana DeepSeek mengelola informasi pribadi pengguna. Aplikasi tersebut diketahui dapat mengakses permintaan pengguna ke sistem AI, serta file yang diunggah dan disimpan dalam infrastruktur teknologi mereka di China.
Lembaga Perlindungan Data Jerman menjadi salah satu pihak yang aktif menyerukan penghapusan aplikasi DeepSeek. Lembaga tersebut bahkan telah meminta Apple dan Google agar mencabut aplikasi itu dari toko digital masing-masing di wilayah Jerman.
Komisioner Perlindungan Data Jerman, Meike Kamp, mengatakan bahwa DeepSeek telah mengirimkan data pengguna kepada pemerintah China tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menyebut praktik tersebut sebagai pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi warga negara Eropa.
Italia juga telah melarang penggunaan aplikasi DeepSeek. Pemerintah setempat menyatakan keputusan itu diambil karena tidak adanya transparansi mengenai bagaimana data pengguna dikelola dan dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut.
Di Belanda, langkah pencegahan dilakukan dengan tidak mengizinkan DeepSeek terpasang pada perangkat elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah. Negara itu lebih memilih pendekatan kehati-hatian sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut.
Sementara itu, Belgia menyatakan belum mengeluarkan larangan resmi, namun telah menyarankan pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut. Pemerintah Belgia saat ini masih melakukan analisis risiko untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Analisis lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengevaluasi langkah selanjutnya,” ungkap juru bicara pemerintah Belgia seperti dikutip dari laporan Reuters.
Aplikasi DeepSeek mulai menarik perhatian masyarakat dan pemerhati teknologi pada awal 2025. Platform tersebut dikenal sebagai pesaing potensial perusahaan AI besar dunia, seperti OpenAI, karena kemampuannya yang mumpuni dan biaya pengembangannya yang lebih murah.
Sejak kehadirannya, DeepSeek menawarkan solusi AI yang terjangkau dan efisien. Namun di balik kecanggihan teknologi itu, muncul banyak pertanyaan seputar keamanan siber dan kontrol negara asal atas data pengguna.
Isu ini makin mencuat ketika ditemukan bahwa permintaan dan file yang dikirim ke DeepSeek dapat dianalisis oleh sistem secara langsung dari server yang berlokasi di China. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara demokratis.
Beberapa pengamat kebijakan teknologi menyatakan bahwa tindakan berbagai negara tersebut merupakan respons terhadap minimnya perlindungan data dalam sistem AI yang dikembangkan di bawah yurisdiksi negara otoriter.
Larangan terhadap DeepSeek mencerminkan meningkatnya kehati-hatian negara-negara Eropa dalam menyikapi teknologi asing, khususnya yang berasal dari negara dengan aturan pengawasan negara yang ketat seperti China.
Langkah ini juga menandai pergeseran perhatian global terhadap isu kedaulatan data. Negara-negara kini lebih waspada terhadap kemungkinan penyalahgunaan informasi melalui produk digital asing.
Meskipun belum ada bukti langsung yang membuktikan penyalahgunaan data oleh DeepSeek, langkah preventif tetap diambil guna meminimalisir potensi risiko di masa mendatang.
Sejumlah ahli mengingatkan bahwa di era digital saat ini, pengelolaan data tidak hanya menjadi isu teknis, namun juga bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas.
, langkah pelarangan terhadap DeepSeek mencerminkan perhatian dunia terhadap keamanan data dan risiko penyadapan oleh negara asal perusahaan teknologi. Ceko, bersama Jerman, Italia, dan negara Eropa lainnya, menempatkan kepentingan perlindungan informasi warganya di atas penggunaan teknologi canggih yang belum transparan.
Tindakan kolektif ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi potensi ancaman dari teknologi lintas batas. Kecanggihan aplikasi AI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang kuat terhadap pengguna.
Dengan makin berkembangnya teknologi, regulasi dan sistem keamanan siber perlu diperbarui agar mampu menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Negara-negara tidak bisa lagi mengabaikan peran teknologi sebagai alat kekuatan politik dan kontrol sosial.
Kasus DeepSeek bisa menjadi pembelajaran bagi negara lain untuk lebih selektif dalam mengadopsi teknologi asing, terutama yang berasal dari negara dengan sistem pengawasan ketat. Keterbukaan informasi, audit publik, dan perlindungan hak digital menjadi hal yang harus diprioritaskan.
pemerintah dan pengguna individu sebaiknya mulai memperhatikan kebijakan privasi dan syarat penggunaan dari setiap aplikasi yang mereka manfaatkan. Transparansi perusahaan terhadap pengelolaan data pengguna harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengadopsi teknologi tertentu.
Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, bisa menjadikan langkah Eropa sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan data dan keamanan digital nasional.
Lembaga pengawas data di dalam negeri juga perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap aplikasi asing yang berpotensi mengakses data sensitif masyarakat. Pendekatan preventif jauh lebih efektif daripada menunggu risiko menjadi kenyataan.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang aman dan berdaulat. Tanpa kesadaran kolektif, risiko kebocoran data bisa terjadi secara masif dan tak terkendali.
Terakhir, masyarakat harus diedukasi mengenai pentingnya keamanan data pribadi serta bahaya penggunaan aplikasi yang tidak jelas asal dan sistem keamanannya. Edukasi digital menjadi pondasi penting menghadapi era AI global.(*)
