Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Imunisasi menyelenggarakan Budget Dialogue sebagai bagian penting dari finalisasi dokumen National Immunization Strategy (NIS) 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (16/7/2025), dan dihadiri lintas sektor.
Pertemuan ini bertujuan memaparkan estimasi kebutuhan anggaran untuk program imunisasi nasional lima tahun ke depan, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan pembiayaan. Forum ini juga mendorong penguatan komitmen berbagai pihak dalam mendukung pendanaan berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan pentingnya strategi imunisasi sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program imunisasi yang lebih terukur.
“Dokumen ini akan menjadi pedoman komprehensif dalam merumuskan visi, tujuan spesifik, dan strategi prioritas program imunisasi. Kami berharap hasil dari pertemuan ini dapat menjadi dasar penyusunan rencana operasional dan penganggaran tahunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Kunta.
Lebih lanjut, Kunta mengutip pernyataan dari Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyebut, “Immunization is not just an act of protection for the individual, it’s a civic responsibility.”
Menyoroti Kesenjangan dan Efisiensi Anggaran
NIS 2025–2029 merupakan kelanjutan dari Comprehensive Multi-Year Plan (CMYP) 2020–2024 dan disusun selaras dengan RPJMN 2025–2029 serta dokumen global seperti IA2030. Penyusunan dilakukan berbasis bukti melalui analisis situasi dan diskusi multipihak.
Pertemuan ini juga menghadirkan paparan dari Direktur Imunisasi, dr. Prima Yosephine. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran selama periode 2025–2029 diperkirakan mencapai Rp53,8 triliun, dengan pengadaan vaksin baru menyerap 39% dari total biaya.
“Sebanyak 13 provinsi masih belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap (90%) dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar (zero-dose children) meningkat signifikan, mencapai hampir 1 juta anak pada 2024,” ujar dr. Prima.
Ia juga menyampaikan bahwa potensi efisiensi bisa dicapai melalui integrasi lintas program. Dengan pendekatan ini, biaya operasional dapat ditekan hingga 45% menjadi sekitar Rp11,3 triliun. Namun, kesenjangan pembiayaan sebesar Rp4,39 triliun masih menjadi tantangan.
Kolaborasi Nasional dan Mitra Global
Kemenkes berharap melalui forum Budget Dialogue ini dapat terbangun kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta mitra pembangunan seperti WHO, UNICEF, GAVI, dan World Bank. Langkah ini penting demi memastikan akses merata terhadap layanan imunisasi.
Kegiatan ditutup dengan diskusi tindak lanjut penyusunan strategi pembiayaan jangka menengah. Fokusnya adalah menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program imunisasi nasional selama lima tahun mendatang.
Selain anggaran, pertemuan juga menyoroti langkah strategis seperti digitalisasi data imunisasi melalui aplikasi Satu Sehat, pembentukan Satuan Tugas Imunisasi, serta penguatan advokasi dan pelatihan SDM kesehatan di daerah.
Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya peningkatan cakupan dan kualitas layanan imunisasi. Strategi ini dianggap vital untuk mencegah peningkatan risiko penyakit seperti campak, rubela, pertusis, dan polio.
Pertemuan Budget Dialogue yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem imunisasi nasional. Forum ini menyatukan suara dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan inklusif.
Estimasi kebutuhan anggaran yang dipaparkan menunjukkan tantangan besar, namun juga membuka peluang efisiensi melalui sinergi lintas program. Integrasi data, peningkatan kapasitas SDM, dan digitalisasi menjadi titik tekan strategi jangka menengah.
Dengan kesadaran akan tanggung jawab bersama, Kemenkes mendorong semua pihak untuk turut ambil bagian dalam mendukung imunisasi sebagai hak kesehatan dasar. Kolaborasi yang erat akan menentukan keberhasilan perlindungan generasi masa depan.(*)
