Yogyakarta EKOIN.CO – Pembangunan dua proyek strategis nasional berupa Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo melibatkan penyewaan lahan milik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat atau dikenal sebagai Sultan Ground. Luas lahan yang disewa mencapai 320.000 meter persegi dan akan dimanfaatkan selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp160 miliar.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Roy Rizali Anwar, usai menandatangani nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Roy menjelaskan bahwa pembayaran sewa akan dilakukan oleh badan usaha jalan tol yang menggarap proyek tersebut.
Menurut Roy, biaya sewa lahan Sultan Ground tersebut masuk ke dalam investasi badan usaha jalan tol (BUJT). Dua perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek ini adalah PT Jasamarga Jogja Bawen dan PT Jasamarga Jogja Solo. “Masuk ke investasinya BUJT. Ya, kalau masuk ke investasi kan, konsesi dan tarif lah untuk yang pasti,” ujarnya.
Roy juga memastikan bahwa perhitungan nilai sewa dilakukan berdasarkan durasi konsesi yang ditetapkan, yakni selama empat dekade. Perjanjian ini menandai kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan pihak Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur.
Rincian Penggunaan Lahan untuk Dua Ruas Tol
Secara spesifik, untuk proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, sebanyak 75.440,75 meter persegi lahan dimanfaatkan. Area ini terdiri dari 90 bidang tanah desa dan 8 bidang tanah Sultan Ground. Proyek ini merupakan salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan Yogyakarta dengan wilayah Jawa Tengah bagian utara.
Sedangkan untuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, lahan yang dimanfaatkan lebih luas lagi, mencapai 245.302 meter persegi. Dari jumlah tersebut, terdapat 177 bidang tanah desa dan 17 bidang tanah Sultan Ground yang digunakan. Keduanya kini tengah dalam proses konstruksi.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah meneken perjanjian kerja sama dengan pihak Karaton dan BUJT. Kesepakatan ini bertujuan memastikan kelancaran pembangunan tol dan menjamin bahwa lahan yang digunakan memiliki kepastian hukum.
Penggunaan lahan Sultan Ground sebagai bagian dari proyek jalan tol menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas adat di Yogyakarta dalam pembangunan nasional. Lahan-lahan ini telah mulai dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan konstruksi di lapangan.
Peran Jasamarga dan Pembangunan Strategis Nasional
Sebagai pelaksana proyek, PT Jasamarga Jogja Bawen dan PT Jasamarga Jogja Solo diberikan kewenangan penuh dalam mengelola pembangunan serta investasi terkait. Biaya sewa sebesar Rp160 miliar akan dibayarkan oleh kedua BUJT tersebut sesuai dengan konsesi yang telah disepakati.
Keterlibatan BUJT ini merupakan bentuk dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang telah menjadi strategi utama pembangunan infrastruktur Indonesia. Dalam model ini, risiko pembiayaan ditanggung oleh pihak swasta, sementara pemerintah memberikan dukungan regulasi dan perizinan.
Selain itu, Roy menambahkan bahwa kerja sama ini tidak hanya melibatkan lahan milik kesultanan, namun juga lahan milik desa. Keseluruhan proses pengadaan lahan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Kementerian PUPR menyatakan bahwa pembangunan tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta-Kulonprogo akan mempercepat konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Proyek ini juga diharapkan bisa menurunkan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan kawasan.
Pemerintah menyebut bahwa progres pembangunan saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Sejumlah pekerjaan fisik, seperti pembangunan jalan dan jembatan, telah berjalan dan ditargetkan selesai dalam waktu yang telah ditentukan sesuai kontrak.
Pembangunan kedua tol ini juga dipantau oleh Tim Pengawasan Independen serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Langkah ini diambil guna memastikan kualitas pembangunan dan ketepatan waktu pelaksanaan sesuai standar nasional dan internasional.
Seiring berjalannya proyek, pemanfaatan lahan Sultan Ground akan terus dikawal oleh berbagai pihak, termasuk Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga harmonisasi antara pembangunan modern dan nilai-nilai budaya lokal.
Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap proyek jalan tol, selama lahan-lahan kesultanan dimanfaatkan sesuai kesepakatan hukum dan tetap memperhatikan kearifan lokal.
Pemerintah juga berjanji akan menyalurkan kompensasi kepada warga yang terdampak pengadaan lahan. Kementerian ATR/BPN terlibat dalam proses pendataan dan pembebasan lahan agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Secara keseluruhan, pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta-Kulonprogo akan menjadi bagian penting dari konektivitas antarwilayah yang berkelanjutan. Pemerintah memastikan proyek ini tetap dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
Kesepakatan sewa lahan Sultan Ground ini menjadi contoh dari praktik kerja sama yang sinergis antara institusi adat dan negara. Peran aktif Karaton dalam mendukung pembangunan infrastruktur memberikan legitimasi sosial terhadap proyek strategis nasional.
Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa pelibatan lahan Sultan Ground mampu mempercepat penyelesaian proyek, karena status tanahnya lebih jelas dan minim sengketa. Hal ini dianggap efisien dibanding pembebasan lahan yang bersifat perorangan atau milik masyarakat.
Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan mobilitas masyarakat, kedua ruas tol ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan logistik di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengawal penyelesaian proyek tol ini agar dapat selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Keberhasilan proyek ini akan menjadi preseden positif bagi kolaborasi serupa di masa mendatang.
Keberhasilan proyek tol ini juga bergantung pada dukungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan proyek menjadi komponen penting dalam menjaga kelancaran pembangunan.
Dari sisi ekonomi, proyek ini akan membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan kawasan-kawasan industri baru di sepanjang jalur tol. Pemerintah berharap pembangunan ini bisa menyeimbangkan pertumbuhan antara kota dan daerah.
Secara keseluruhan, pembangunan tol melalui lahan Sultan Ground merupakan bagian dari upaya percepatan infrastruktur nasional. Dukungan institusi adat seperti Karaton menjadi fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek di tengah masyarakat.
Kolaborasi antara Karaton, Kementerian PUPR, dan BUJT menunjukkan bahwa pengelolaan aset tradisional dapat sejalan dengan pembangunan modern. Langkah ini bisa menjadi acuan bagi proyek-proyek infrastruktur lainnya yang bersinggungan dengan budaya dan sejarah lokal.
kerja sama pemanfaatan lahan Sultan Ground ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan dua jalan tol utama di Yogyakarta. Sinergi antara lembaga pemerintah dan Karaton menunjukkan bahwa pembangunan dapat dilakukan tanpa menanggalkan nilai-nilai lokal.
Proyek ini dapat menjadi model pembangunan yang menghargai budaya dan hukum adat. Dengan pendekatan yang inklusif, dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan secara signifikan.
Pemerintah perlu terus melibatkan komunitas lokal dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik serta menjamin kesuksesan proyek jangka panjang.
Penting pula menjaga keterbukaan informasi terkait penggunaan dana, proses pengadaan, hingga manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Transparansi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan berbasis kolaborasi.
yang perlu diperhatikan adalah perlunya pengawasan ketat terhadap proses konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kompensasi kepada pihak terdampak diberikan secara adil dan tepat waktu.
Pemanfaatan lahan Sultan Ground ini perlu terus dipantau agar sesuai dengan nilai-nilai budaya dan hukum adat setempat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis secara sosial.
Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme pengembalian lahan setelah masa konsesi berakhir agar ada kepastian hukum jangka panjang bagi Karaton. Perlu juga dibentuk forum komunikasi tetap antara Karaton, masyarakat, dan pemerintah.
Kedua proyek tol ini hendaknya dijadikan kesempatan untuk mendorong pengembangan kawasan penyangga ekonomi baru. Langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara menyeluruh.
Keterlibatan aktif Karaton dan dukungan masyarakat merupakan fondasi penting keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah istimewa seperti Yogyakarta. Pemerintah harus menjaga kepercayaan ini dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. (*)
