Jakarta EKOIN.CO – Indonesia terancam mengalami kerugian besar akibat penerapan kebijakan bea masuk nol persen terhadap produk asal Amerika Serikat (AS). Berdasarkan estimasi dari Centre of Reform on Economics (CORE), potensi kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp6,16 triliun atau setara dengan 398 juta dolar AS. Proyeksi ini disampaikan langsung oleh Akhmad Akbar Susamto, Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Perhitungan kerugian ini didasarkan pada tarif impor rata-rata dari AS ke Indonesia pada tahun 2024 yang masih berada di angka 9,2 persen. Dengan diberlakukannya tarif 0 persen, maka penerimaan dari bea masuk dipastikan hilang sepenuhnya. Akbar menekankan bahwa potensi kerugian ini dihitung berdasarkan asumsi nilai tukar rata-rata tahun 2024 sebesar Rp15.838 per dolar AS.
“Dengan kebijakan bea masuk 0 persen, perkiraan bea masuk yang hilang mencapai 398 juta dolar AS atau sekitar Rp6,16 triliun,” ungkap Akbar dalam acara Core Midyear di Jakarta.
Dampak dari kebijakan ini tidak berhenti sampai di situ. Akbar juga mengingatkan adanya ancaman ganda terhadap ekonomi Indonesia. Selain kehilangan potensi penerimaan bea masuk, Indonesia juga terancam mengalami penurunan tajam dalam ekspor akibat kebijakan protektif dari Presiden AS, Donald Trump.
Kebijakan Tarif AS Ancam Ekspor Indonesia
Presiden Donald Trump diketahui telah menetapkan tarif impor sebesar 19 persen untuk barang-barang dari Indonesia yang masuk ke pasar AS. Angka ini memang lebih rendah dari tarif sebelumnya sebesar 32 persen, namun tetap menjadi beban berat bagi para eksportir Indonesia.
“Jika tarif 19 persen benar-benar diterapkan, ekspor produk Indonesia ke AS diperkirakan akan menurun tajam,” jelas Akbar dalam diskusi tersebut.
Penurunan ekspor ini, lanjut Akbar, akan berdampak langsung pada kinerja perusahaan-perusahaan domestik yang mengandalkan pasar AS. Penurunan tersebut akan mengurangi keuntungan dan, pada akhirnya, mengurangi penerimaan pajak negara dari sektor ekspor.
Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi sulit karena kehilangan penerimaan negara dari dua sisi: bea masuk yang hilang dan pendapatan pajak yang merosot akibat pelemahan ekspor.
Selain itu, AS juga telah membuat kesepakatan agar tidak dikenakan tarif apa pun ketika mengekspor barang ke Indonesia. Artinya, produk dari AS akan masuk secara bebas ke pasar Indonesia tanpa hambatan tarif.
Tarif Lebih Rendah Dibanding Negara Tetangga
Tarif 19 persen yang dikenakan untuk produk Indonesia oleh AS terbilang lebih ringan jika dibandingkan dengan tarif yang dikenakan terhadap negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina yang masing-masing sebesar 20 persen.
Bahkan tarif untuk Malaysia mencapai 25 persen, sementara Thailand dikenakan 36 persen. Vietnam juga mendapat beban tambahan untuk produk transhipment sebesar 40 persen.
Meskipun demikian, dampak dari kebijakan ini tetap signifikan bagi Indonesia karena tidak adanya kompensasi atas penerapan tarif nol persen terhadap impor dari AS.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini dinilai dapat melemahkan posisi tawar Indonesia di pasar global serta mempersulit upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan.
Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait potensi kerugian akibat kebijakan ini. Namun sejumlah ekonom dan pengamat perdagangan telah menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi tersebut.
Sementara itu, pelaku industri dalam negeri mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terkait lonjakan produk impor dari AS yang berpotensi membanjiri pasar domestik tanpa hambatan tarif.
Beberapa asosiasi industri menyatakan bahwa kebijakan ini bisa melemahkan daya saing produk lokal, karena produk dari AS kemungkinan besar akan lebih murah dan mudah dijangkau oleh konsumen Indonesia.
Di sisi lain, permintaan agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan perdagangan internasional semakin menguat.
CORE menekankan perlunya strategi baru dalam menghadapi kebijakan dagang protektif dari negara mitra seperti AS, guna menghindari kerugian ekonomi lebih lanjut.
Dalam konteks global, tren kebijakan proteksionis kembali mencuat, dan Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kestabilan perdagangan serta mendorong diversifikasi pasar ekspor.
Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi dagang serta membangun strategi mitigasi risiko terhadap kebijakan luar negeri negara mitra.
kebijakan bea masuk nol persen terhadap produk dari AS membuka potensi kerugian signifikan bagi Indonesia. Penerimaan negara dari sektor bea masuk dipastikan berkurang drastis, sementara risiko pelemahan ekspor menjadi ancaman nyata bagi kestabilan ekonomi nasional.
Pemerintah perlu segera menanggapi kondisi ini dengan melakukan evaluasi komprehensif dan memperkuat kebijakan perdagangan yang berkeadilan. Langkah proaktif harus dilakukan guna mencegah dominasi produk asing di pasar domestik.
Perluasan pasar ekspor ke negara lain yang menawarkan tarif lebih bersahabat menjadi opsi strategis yang layak dipertimbangkan. Selain itu, insentif kepada industri lokal untuk meningkatkan daya saing juga menjadi kunci menghadapi gelombang impor dari AS.
Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan guna menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan melindungi kepentingan nasional. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan ekonomi yang adaptif dan responsif menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. (*)
