London, EKOIN.CO – Lebih dari 200 anggota parlemen Inggris menuntut pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Permintaan ini disampaikan dalam sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh 221 anggota parlemen dari sembilan partai politik pada Jumat, 25 Juli 2025. Tuntutan tersebut muncul menjelang konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Palestina yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Surat itu meminta Perdana Menteri Keir Starmer untuk segera mengakui negara Palestina sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Inggris terhadap solusi dua negara. Tekanan ini datang di tengah perang Israel-Gaza yang masih berlangsung dan memicu kemarahan masyarakat internasional, termasuk warga Inggris.
Para penandatangan menyatakan bahwa pengakuan Inggris terhadap Palestina akan memberikan dampak signifikan, mengingat posisi Inggris sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan keterlibatan historisnya dalam isu Palestina. Mereka juga menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintahan Partai Buruh di bawah Starmer.
Desakan Politik Menjelang Konferensi PBB
Isi surat menyatakan, “Kami berharap hasil konferensi ini adalah Pemerintah Inggris akan menguraikan kapan dan bagaimana mereka akan bertindak sesuai komitmen jangka panjangnya terhadap solusi dua negara; serta bagaimana mereka akan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mewujudkannya.” Para anggota parlemen menekankan bahwa meskipun Inggris tidak bisa secara langsung menciptakan negara Palestina merdeka, dukungan resmi tetap berpengaruh secara politik dan diplomatik.
Salah satu penandatangan, Sarah Champion dari Partai Buruh, menyebutkan bahwa dukungan dalam surat tersebut datang dari lintas partai, termasuk Partai Buruh, Konservatif, Demokrat Liberal, Partai Nasional Skotlandia (SNP), dan Partai Hijau. Dukungan lintas partai ini mencerminkan meningkatnya perhatian dan keprihatinan terhadap kondisi di Jalur Gaza dan situasi politik Palestina secara umum.
Konflik berkepanjangan di Gaza dan meningkatnya jumlah korban sipil menjadi pendorong utama lahirnya surat tersebut. Pemboman dan blokade Israel di wilayah tersebut disebut menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, termasuk kelaparan massal. Isu ini memantik gelombang protes dan tuntutan dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri.
Dampak Internasional dan Tindakan Prancis
Surat para anggota parlemen Inggris ini juga muncul sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina dalam sidang PBB bulan September mendatang. Pernyataan Macron memberi tekanan tambahan pada pemerintah Inggris untuk bersikap serupa, mengingat hubungan dekat antara kedua negara.
Dukungan internasional untuk pengakuan negara Palestina semakin meluas. Langkah Prancis dipandang sebagai sinyal kuat bagi negara-negara lain di Eropa untuk mengikuti jejak yang sama. Inggris, sebagai negara dengan pengaruh global, dipandang memiliki peran strategis dalam mengarahkan opini internasional dan memengaruhi keputusan di tingkat PBB.
Sebagaimana dikutip dari surat tersebut, “Kami mendesak Anda untuk mengambil langkah ini,” mengacu pada permintaan agar Inggris segera bertindak. Surat itu juga menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Inggris harus mencerminkan tanggung jawab moral dan politik atas situasi yang sedang berlangsung di Palestina.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Perdana Menteri Keir Starmer atau perwakilan pemerintah Inggris mengenai surat tersebut. Namun, tekanan publik dan politik diperkirakan akan meningkat menjelang konferensi PBB, yang menjadi momentum penting bagi Inggris untuk menyatakan sikapnya secara terbuka.
Sebagian pengamat menilai bahwa keputusan Inggris terkait pengakuan Palestina akan berdampak besar pada relasi diplomatiknya, baik di kawasan Timur Tengah maupun di dalam tubuh PBB. Oleh karena itu, keputusan ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan strategis.
Pengakuan terhadap negara Palestina telah lama menjadi isu kontroversial dalam politik Inggris. Meskipun beberapa pemerintah sebelumnya menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara, belum ada langkah nyata yang diambil untuk pengakuan resmi. Desakan terbaru ini menjadi titik tekan baru bagi kabinet Starmer.
Selain itu, kelompok masyarakat sipil dan organisasi HAM di Inggris turut mendesak pemerintah untuk bertindak lebih proaktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Mereka menganggap pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.
Tuntutan pengakuan Palestina juga dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang selama bertahun-tahun mengalami penderitaan akibat konflik berkepanjangan dan ketidakpastian status politik. Banyak pihak berharap, langkah Inggris ini dapat menjadi pemicu bagi negara lain untuk bersikap serupa.
Konferensi PBB pekan depan dipandang sebagai momen penting yang bisa mengubah arah kebijakan Inggris di bawah kepemimpinan Partai Buruh. Publik menantikan pernyataan resmi pemerintah terkait isi surat tersebut dan kemungkinan pengakuan negara Palestina.
dari peristiwa ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan politik di Inggris terhadap pengakuan negara Palestina. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa isu Palestina bukan hanya menjadi perhatian dunia internasional, tetapi juga meresap ke dalam diskusi politik domestik Inggris. Konferensi PBB akan menjadi ajang penentu sejauh mana Inggris bersedia mengambil langkah strategis.
Penting bagi pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan posisi diplomatiknya secara cermat dalam menghadapi tekanan dari parlemen dan komunitas internasional. Pengakuan negara Palestina bisa menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran Inggris dalam diplomasi Timur Tengah.
Keputusan Inggris dalam isu ini juga akan berdampak pada hubungan bilateral dengan negara-negara Timur Tengah dan sekutunya. Langkah tersebut perlu disertai pendekatan yang bijaksana untuk menjaga stabilitas hubungan luar negeri Inggris.
Dalam menghadapi kompleksitas geopolitik ini, pemerintah diharapkan dapat menimbang berbagai faktor strategis dan kemanusiaan. Keputusan pengakuan Palestina akan menjadi penanda arah kebijakan luar negeri Inggris di masa depan.
Terakhir, masyarakat internasional menunggu langkah konkret Inggris, apakah akan mengikuti langkah Prancis atau tetap mempertahankan posisi sebelumnya. Keputusan ini akan membawa dampak jangka panjang bagi proses perdamaian di Timur Tengah. (*)
