Jakarta, EKOIN.CO – Di tengah era keterbukaan dan digitalisasi informasi, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan menjadi hal yang tak bisa ditawar. Setiap pernyataan, data, dan keputusan yang diumumkan membawa dampak luas bagi nasabah dan masyarakat. Inilah yang membuat transparansi bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang antara lembaga dan publik.
Bank Tabungan Negara (BTN) menyadari hal tersebut dengan sepenuh hati. Mereka memahami bahwa komunikasi yang terbuka bukan hanya membentuk citra baik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas. Maka, komitmen untuk terus menghadirkan informasi yang jujur dan dapat diakses menjadi bagian penting dari tanggung jawab institusi kepada rakyat Indonesia.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, menyerahkan cinderamata kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotun Najjah Ismail, usai menjadi narasumber dalam pelatihan keterbukaan informasi publik, Kamis (17/7).
Kegiatan ini berlangsung di Jakarta dan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik: Kunci Wujudkan BTN Semakin Informatif dan Transparan.” Hadir pula Direktur Human Capital and Compliance BTN, Eko Waluyo, mendampingi jalannya acara.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kantor Cabang BTN dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat komitmen perusahaan terhadap keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Dalam sesi pelatihan, Komisioner Samrotun menyampaikan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, keterbukaan adalah tanggung jawab moral dan kelembagaan.
“Transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga panggilan etis untuk membangun kepercayaan publik,” kata Samrotun dalam sesi diskusi di depan para peserta pelatihan.
Panduan Strategis untuk Kantor Wilayah BTN
BTN menyampaikan bahwa pelatihan ini menghasilkan panduan strategis bagi seluruh kantor wilayah dan cabang. Dokumen itu akan menjadi acuan dalam menyusun langkah konkret di bidang keterbukaan informasi.
Rencana tindak lanjut juga telah disusun oleh tim internal BTN bersama pemateri, guna mendorong praktik komunikasi yang lebih cepat dan bertanggung jawab. Langkah ini disebut sejalan dengan upaya BTN mempertahankan predikat BUMN Informatif.
Direktur Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN terus mengupayakan peningkatan mutu pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari transformasi digital dan tata kelola yang baik.
“BTN memiliki tanggung jawab untuk memberi akses informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelatihan ini memperkuat pondasi budaya transparansi di seluruh lini,” ujar Nixon.
BTN menilai bahwa pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian integral dari proses pelayanan. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan bersifat menyeluruh, dari aspek regulasi hingga praktik teknis komunikasi.
BTN menunjukkan komitmen tinggi dalam menerapkan prinsip transparansi melalui pelatihan nasional yang melibatkan seluruh kepala kantor wilayah dan cabang. Pendekatan sistemik ini memperkuat budaya informasi yang bertanggung jawab di seluruh lini perusahaan.
Kegiatan yang menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Pusat ini tak hanya bersifat simbolik, namun menghasilkan panduan dan rencana nyata untuk mendukung kinerja korporasi secara menyeluruh. BTN menekankan pentingnya kejelasan informasi sebagai bentuk pelayanan publik.
Dengan sinergi antara pimpinan pusat dan wilayah, BTN siap melangkah lebih jauh sebagai institusi yang terbuka dan akuntabel. Tujuannya tak hanya mempertahankan status sebagai BUMN Informatif, tetapi juga mendorong kepercayaan publik secara berkelanjutan. (*)
