JAKARTA EKOIN.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2025 yang mencatat angka 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,87 persen dan menjadi perhatian sejumlah media internasional.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam laporannya, BPS menyebutkan bahwa peningkatan produk domestik bruto (PDB) tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas ekspor dan impor yang meningkat signifikan. Data BPS ini mendapat sorotan dari media asing seperti Reuters, Nikkei Asia, Channel News Asia (CNA), dan Bao Moi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai di atas ekspektasi
Menurut pemberitaan Reuters pada Selasa (5/8/2025), pertumbuhan PDB Indonesia tersebut melampaui ekspektasi jajak pendapat yang memperkirakan hanya 4,80 persen. Ekonom DBS Bank, Radhika Rao menyebut pertumbuhan ini sebagai kejutan positif. Ia menjelaskan bahwa lonjakan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh neraca perdagangan yang menguntungkan, seiring percepatan pengiriman ekspor.
Reuters juga melaporkan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh menjadi 4,97 persen dari sebelumnya 4,95 persen. Kenaikan ini didorong oleh pengeluaran masyarakat untuk makanan dan perjalanan selama libur keagamaan dan sekolah. Investasi melonjak hingga 6,99 persen, tertinggi dalam empat tahun terakhir, berkat proyek infrastruktur seperti perluasan MRT Jakarta.
Channel News Asia (CNA), media yang berbasis di Singapura, juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua ini merupakan yang tercepat sejak kuartal II tahun 2023. CNA mengutip data BPS yang menyebutkan PDB tumbuh 4,04 persen secara kuartalan (non-musiman).
Media Vietnam hingga Jepang menyoroti kinerja Indonesia
Media Vietnam Bao Moi turut mengulas peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melebihi prediksi banyak lembaga. Dalam artikelnya, Bao Moi menulis bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan dengan kontribusi 2,64 persen terhadap PDB, sedangkan investasi atau PMTB menyumbang 2,06 persen. Belanja pemerintah, sebaliknya, mencatatkan pertumbuhan negatif -0,22 persen.
Sementara itu, Nikkei Asia dari Jepang melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen pada periode April-Juni 2025. Media ini menyoroti peran lonjakan ekspor dan belanja pemerintah dalam mendukung pertumbuhan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh BPS pada hari yang sama.
Media-media asing tersebut menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan capaian signifikan di tengah sejumlah tantangan global, termasuk melemahnya daya beli, ketidakpastian politik, dan iklim investasi yang belum sepenuhnya pulih. Data ekspor menunjukkan peningkatan dari sektor minyak nabati, logam, produk elektronik, dan suku cadang kendaraan.
Reuters menambahkan bahwa pembeli internasional mempercepat pemesanan sebelum tarif impor Amerika Serikat mulai diberlakukan, yang turut mengangkat nilai ekspor nasional pada paruh pertama 2025. Pemerintah Indonesia, menurut Reuters, akan terus memberikan dukungan fiskal seperti insentif pajak dan diskon tiket pesawat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi semester kedua.
Dalam negeri, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mempertanyakan validitas data BPS tersebut. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang diumumkan penuh kejanggalan dan menimbulkan tanda tanya publik. “Saya tidak percaya dengan data yang disampaikan mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya,” ujarnya.
Kritik tersebut mencerminkan pandangan sebagian pengamat ekonomi domestik yang meragukan kekuatan pertumbuhan PDB Indonesia, terutama di tengah penurunan indikator seperti penjualan kendaraan, indeks kepercayaan konsumen, dan indeks manufaktur yang cenderung kontraktif.
Di sisi lain, BPS menekankan bahwa data pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan metode standar internasional dan memperhatikan faktor musiman serta dinamika ekspor-impor. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal juga menjadi bagian dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II hanya sekitar 4,78–4,82 persen. Prediksi tersebut didasarkan pada lemahnya daya beli masyarakat serta ketidakpastian akibat transisi politik dan iklim investasi yang belum stabil.
Laporan LPEM FEB UI juga mengungkap adanya tantangan struktural seperti ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah, produktivitas rendah, serta risiko global dari perang dagang, terutama dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.
Hingga saat ini, BPS belum menanggapi secara langsung kritik terhadap validitas data yang dirilis. Namun, pemerintah tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan stimulus dan proyek infrastruktur.
Kondisi ekonomi nasional ke depan akan sangat bergantung pada stabilitas politik dalam negeri, prospek investasi, serta dinamika perdagangan global yang bisa mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia.
Sebagai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025 menjadi sorotan luas media internasional. Laporan dari BPS menunjukkan kontribusi kuat dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang meningkat seiring permintaan global.
Namun, data tersebut menimbulkan perdebatan di dalam negeri, terutama dari kalangan ekonom yang meragukan akurasi dan representasi data terhadap kondisi ekonomi riil masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan persepsi antara data statistik dan pengalaman ekonomi sehari-hari.
Media asing menilai capaian ini positif, meskipun mereka mencatat masih adanya tantangan seperti daya beli rendah dan ketegangan perdagangan global yang dapat membayangi prospek ekonomi nasional.
Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan proyek infrastruktur diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2025. Insentif pajak dan diskon transportasi adalah bagian dari upaya mendorong belanja masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Meskipun terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dan pengamat ekonomi, Indonesia tetap harus fokus pada penguatan sektor riil, peningkatan produktivitas, dan perluasan pasar ekspor demi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
