Jakarta EKOIN.CO – Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia dinilai memiliki potensi besar memengaruhi stabilitas ekonomi domestik Indonesia. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan, gejolak internasional dapat segera berdampak pada sistem keuangan nasional, mulai dari gangguan sistem pembayaran global, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga kenaikan harga energi dan pangan. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi Dampak Eskalasi Geopolitik terhadap Indonesia” di Jakarta, Senin (11/8).
“Kita harus mampu membaca risiko global dengan kacamata stabilitas nasional,” ujar Wamenkeu Thomas.
Menurutnya, perkembangan global yang memanas menuntut langkah antisipatif, bukan sekadar respons saat krisis. Pemerintah, jelasnya, memprioritaskan stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial. Langkah ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan kualitas pertumbuhan ekonomi.
Baca juga : Pemerintah Perkuat Ekonomi Desa Lewat KDMP
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa membangun ketahanan ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh sektor pemerintahan dan masyarakat harus bergerak serempak. Diplomasi berperan menjaga jalur perdagangan dan keuangan tetap terbuka, sementara sektor keamanan memastikan keselamatan warga negara.
Di sisi lain, sektor teknologi diminta menjamin keamanan siber dan konektivitas, sementara industri menjadi mitra strategis pelaksanaan kebijakan. “Semua unsur ini bergerak dengan satu kompas,” tegas Thomas.
Sinergi Lintas Sektor untuk Stabilitas Nasional
Wamenkeu mengungkapkan, koordinasi stabilitas sistem keuangan akan dijalankan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Lembaga ini diharapkan dapat mengoordinasikan kebijakan yang terintegrasi di seluruh sektor, sehingga respon terhadap potensi guncangan global bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan ekonomi dengan strategi keamanan nasional. Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas dalam negeri tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga kesiapan di bidang politik, sosial, dan keamanan.
Pemerintah, kata Thomas, tengah mengoptimalkan diplomasi ekonomi dengan berbagai mitra internasional untuk memastikan rantai pasok global tetap terjaga. Langkah ini dinilai strategis untuk mengantisipasi kelangkaan barang dan gejolak harga di dalam negeri.
Thomas juga menyebut bahwa peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sama pentingnya dengan kebijakan pemerintah. Kesadaran publik dalam menghadapi informasi hoaks, spekulasi pasar, dan kepanikan ekonomi harus terus diperkuat.
Ia menilai, edukasi ekonomi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar respon publik terhadap guncangan global tidak kontraproduktif. Pemahaman yang baik akan membuat masyarakat lebih rasional dalam mengambil keputusan ekonomi.
Kepercayaan Publik sebagai Fondasi Kebijakan
Wamenkeu menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif. Menurutnya, tanpa kepercayaan, langkah pemerintah akan sulit diterima dan diimplementasikan secara optimal.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyampaikan informasi yang transparan dan berbasis data. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman serta memastikan masyarakat memahami arah kebijakan yang ditempuh.
Thomas mengajak semua pihak, termasuk pelaku usaha dan media, untuk berperan aktif dalam menjaga iklim positif di tengah ketidakpastian global. “Kita harus bersama-sama menyelaraskan kebijakan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, kestabilan ekonomi dan sosial hanya dapat tercapai jika seluruh komponen bangsa memiliki visi yang sama. Perbedaan strategi boleh ada, tetapi tujuan akhirnya harus selaras demi kepentingan rakyat.
Menutup pernyataannya, Wamenkeu kembali menekankan bahwa kesiapan menghadapi gejolak global adalah tanggung jawab bersama. “Ketahanan nasional dibangun sebelum badai datang,” pungkasnya.
Sebagai langkah strategis, penguatan koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan. Pemerintah akan memantau perkembangan global secara real time agar setiap perubahan dapat direspon dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan demikian, stabilitas nasional diharapkan dapat tetap terjaga meski menghadapi ketidakpastian di kancah internasional.
Pemerintah juga akan memperkuat peran lembaga riset dan think tank untuk memberikan masukan berbasis data dalam merumuskan kebijakan. Dengan informasi yang akurat, risiko salah langkah dapat diminimalkan.
Ke depan, integrasi kebijakan di semua lini akan menjadi kunci. Baik sektor ekonomi, keamanan, teknologi, maupun sosial harus memiliki keterhubungan yang kuat dalam melaksanakan strategi nasional.
Dari perspektif internasional, Indonesia akan terus memposisikan diri sebagai negara yang mampu menjaga keseimbangan hubungan luar negeri sekaligus melindungi kepentingan domestik.
Dalam kondisi apapun, tujuan akhir pemerintah adalah memastikan masyarakat tetap dapat menjalani kehidupan dengan aman dan sejahtera, meski tekanan global terus berubah.
Pada akhirnya, sinergi semua pihak akan menentukan kekuatan bangsa menghadapi ketidakpastian global.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kerangka kebijakan adaptif akan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan masa depan.
Jika kepercayaan publik, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan adaptasi dapat berjalan seiring, maka stabilitas nasional akan semakin kokoh.( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
