DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Begini Syarat Koruptor Bisa Dijatuhi Hukuman Mati

DPR resmi sahkan UU Perampasan Aset berisi 74 pasal, namun bukan dasar hukum baru untuk hukuman mati koruptor karena ketentuan itu sudah ada sejak UU Tipikor 1999.
DPR resmi sahkan UU Perampasan Aset berisi 74 pasal, namun bukan dasar hukum baru untuk hukuman mati koruptor karena ketentuan itu sudah ada sejak UU Tipikor 1999.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Undang-undang yang terdiri atas 74 pasal ini digadang-gadang menjadi instrumen hukum baru untuk memberantas korupsi secara lebih efektif.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini merespons desakan publik yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun, termasuk aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di gedung DPR yang menuntut perampasan aset koruptor sekaligus penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Bukan Dasar Hukum Baru untuk Hukuman Mati

Meski demikian, penting dipahami bahwa UU Perampasan Aset bukan merupakan dasar hukum baru yang melahirkan ancaman pidana mati bagi koruptor. Ketentuan hukuman mati sejatinya telah diatur sebelumnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang kemudian diperkuat melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukuman mati tidak dapat dijatuhkan secara otomatis hanya karena tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi, seperti unsur pemberatan tertentu dalam keadaan tertentu, misalnya dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, atau dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter.

Fokus UU Perampasan Aset pada Mekanisme Pengambilalihan

Ruang lingkup UU Perampasan Aset yang baru disahkan ini lebih berfokus pada mekanisme pengambilalihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana, bukan pada aspek pemidanaan terhadap pelaku. Dengan kata lain, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan mengelola aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Sejumlah pengamat hukum menilai, keberadaan UU ini penting untuk mengisi kekosongan hukum terkait perampasan aset non-pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture), yang selama ini menjadi kendala dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi, terutama pada kasus-kasus di mana pelaku meninggal dunia atau tidak dapat dijerat secara pidana.

Respons dari Berbagai Kalangan

Pengesahan UU Perampasan Aset ini turut memicu respons dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, sempat menyoroti proses pembahasan RUU ini yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik secara terbuka, termasuk ketidakhadiran mereka dalam sejumlah forum pembahasan bersama DPR.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyoroti sejumlah celah hukum yang masih perlu diperkuat pasca pengesahan UU ini, agar implementasinya di lapangan dapat benar-benar efektif dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara secara maksimal.

Langkah Selanjutnya

Dengan telah disahkannya UU Perampasan Aset, pemerintah dan DPR diharapkan segera menyiapkan peraturan pelaksana yang lebih teknis agar penerapan undang-undang ini dapat berjalan efektif di lapangan. Masyarakat sipil juga diharapkan tetap mengawal implementasi UU ini agar tidak hanya menjadi instrumen hukum di atas kertas, tetapi benar-benar mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights