Pati, EKOIN.CO – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB) memicu gelombang protes di berbagai daerah. Warga dari Jawa hingga Sulawesi beramai-ramai menolak kebijakan yang dianggap memberatkan ini.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Fenomena protes ini dimulai dari Pati, Jawa Tengah, yang menjadi pusat perhatian setelah warga menggelar demonstrasi besar-besaran. Aksi serupa kemudian menyebar ke kota dan kabupaten lain, menandai kekhawatiran publik terhadap kenaikan PBB.
Puluhan warga Kota Cirebon, contohnya, tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menolak kenaikan PBB yang mencapai 1.000 persen. Juru bicara Hetta Mahendrati mengatakan, “Kebijakan ini sangat memberatkan warga dan perlu dievaluasi segera.”
Di Kabupaten Semarang, respons pemerintah daerah berbeda. Bupati Ngesti Nugraha menjelaskan bahwa kenaikan PBB tidak berlaku bagi seluruh wajib pajak. Dari total 775.009 Nomor Objek Pajak (NOP), hanya sekitar 45 ribu yang mengalami kenaikan, sementara sisanya tetap atau bahkan turun.
Warga Kabupaten Jombang mengambil langkah unik dengan membayar PBB menggunakan ratusan koin sebagai bentuk protes simbolis. Aksi ini menarik perhatian media dan menjadi viral di media sosial.
Di sisi lain, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mengalami protes yang berujung ricuh. Kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen memicu ketegangan antara warga dan aparat keamanan. Beberapa fasilitas pemerintahan sempat terganggu akibat demonstrasi.
Protes PBB Meluas di Jawa dan Sulawesi
Kenaikan PBB kini menjadi isu sensitif yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan, warga menilai kebijakan ini tidak adil. Para pengamat menyoroti perlunya sosialisasi dan regulasi yang lebih transparan.
Fenomena protes ini bukan hanya sekadar reaksi spontan. Beberapa warga mengaku sebelumnya tidak menerima informasi resmi terkait kenaikan PBB, sehingga mereka merasa terkejut saat menerima tagihan. Kejadian ini menunjukkan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan warga.
Pemerintah Merespons Tekanan Publik
Pemerintah daerah di beberapa wilayah berusaha menenangkan masyarakat. Di Semarang, misalnya, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan PBB hanya berdampak pada segmen tertentu. Strategi ini diharapkan mampu meredam ketegangan dan memberikan kejelasan bagi warga.
Namun, sejumlah pakar menilai penyesuaian PBB perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Tidak semua kenaikan pajak dapat diterima tanpa memicu penolakan. Menurut mereka, kebijakan fiskal harus lebih adil dan proporsional.
Warga Cirebon menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum keputusan kenaikan PBB diberlakukan. Mereka berharap pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan menyesuaikan tarif agar tidak membebani keluarga berpenghasilan rendah.
Sementara itu, protes di Bone dan Jombang menandai bahwa masyarakat semakin kreatif dalam mengekspresikan ketidakpuasan. Aksi simbolis dengan koin dan demonstrasi fisik menjadi metode warga untuk menarik perhatian pemerintah.
Pakar kebijakan publik menilai, fenomena protes terhadap kenaikan PBB mencerminkan ketidakpuasan warga yang cukup serius. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi konflik sosial akan meningkat, khususnya di daerah dengan ekonomi menengah ke bawah.
Meski beberapa demonstrasi berjalan damai, ada juga yang ricuh, menandai perlunya pendekatan dialogis. Pemerintah daerah disarankan membuka kanal komunikasi langsung dengan warga agar konflik tidak meluas.
kenaikan PBB saat ini menjadi pemicu protes di banyak daerah, dari Jawa hingga Sulawesi. Aksi warga mencerminkan keresahan sosial akibat kebijakan fiskal yang dianggap berat.
pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam menetapkan tarif PBB dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Pendekatan dialogis harus menjadi prioritas untuk meredam ketegangan. Penyesuaian pajak hendaknya proporsional dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Sosialisasi melalui berbagai media penting agar warga tidak terkejut saat menerima tagihan. Pemerintah daerah juga dapat belajar dari aksi simbolis warga sebagai sinyal penting dalam kebijakan publik. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
