JAKARTA EKOIN.CO – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen utama untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR, Jumat (15/08), Presiden menyebutkan bahwa APBN harus digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
“RAPBN 2026 kita utamakan pada delapan agenda prioritas,” ujar Presiden dalam sidang paripurna tersebut. Pernyataan ini menandai arah kebijakan fiskal tahun depan yang akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan rakyat dan peningkatan kemandirian bangsa.
Baca juga : Prabowo Subianto Soroti Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis
Agenda pertama adalah ketahanan pangan. Pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada beras dan jagung demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani serta nelayan. Strategi yang diambil meliputi pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, penggunaan alat pertanian modern, serta pembiayaan murah.
Agenda kedua menyangkut ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Pemerintah berencana meningkatkan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. “Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi,” tegas Presiden.
Agenda ketiga adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program ini telah menjangkau seluruh provinsi dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Kelompok sasaran mencakup siswa, ibu hamil, serta balita. Program MBG juga diproyeksikan memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Agenda keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. RAPBN 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dana tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas guru, pengembangan pendidikan vokasi, serta penyelarasan kurikulum dengan dunia kerja. “Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” jelas Presiden.
Agenda kelima adalah kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pemerintah memperkuat akses layanan asuransi kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional. Anggaran juga diarahkan pada revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, bantuan gizi balita dan ibu hamil, pengendalian penyakit menular, penurunan tuberkulosis, serta program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Agenda keenam menekankan penguatan ekonomi rakyat lewat Koperasi Desa Merah Putih (KMDP). Sebanyak 80 ribu KMDP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan. Pendanaan murah melalui Bank Himbara disiapkan agar koperasi desa mendapat akses pembiayaan dengan bunga rendah. “Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan,” terang Presiden.
Agenda ketujuh adalah pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah berfokus pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), penguatan komponen cadangan, serta dukungan terhadap industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit.
Agenda kedelapan berkaitan dengan percepatan investasi dan perdagangan global. Pemerintah memperkuat peran Danantara dalam mendorong investasi produktif agar Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Selain itu, program 3 juta rumah rakyat akan terus digulirkan melalui beragam skema pembiayaan.
Arah Kebijakan Pembangunan 2026
Menurut Presiden, RAPBN 2026 juga mendukung pembangunan 770.000 rumah layak huni dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, hingga PPN DTP untuk rumah komersial. Program ini diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah terjangkau.
“APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” tegas Presiden. Pernyataan tersebut menegaskan sinergi antara negara dan swasta dalam mempercepat pembangunan nasional.
Kebijakan fiskal ini dipandang penting sebagai dasar untuk menjaga ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Dengan delapan agenda prioritas, RAPBN 2026 diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi yang tangguh serta memberi manfaat nyata bagi rakyat. Fokus pada pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan menunjukkan keberpihakan negara kepada kebutuhan dasar masyarakat.
Presiden menekankan bahwa seluruh program dirancang dengan mempertimbangkan asas keadilan. Subsidi energi hingga bantuan gizi diatur agar tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
Langkah memperkuat koperasi desa juga menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap perekonomian daerah. Dengan memperpendek rantai distribusi, masyarakat pedesaan lebih mudah mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Sementara itu, sektor pertahanan tetap mendapat perhatian besar. Modernisasi alutsista dan penguatan cadangan nasional diharapkan menjaga kedaulatan Indonesia dalam situasi global yang dinamis.
Di sisi lain, peningkatan investasi produktif melalui Danantara diyakini mampu memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Hal ini sekaligus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keseluruhan agenda prioritas yang disampaikan Presiden menunjukkan arah pembangunan yang komprehensif, dari sektor pangan hingga perumahan. Dengan begitu, RAPBN 2026 menjadi fondasi untuk memperkokoh kemandirian bangsa.
Kebijakan ini juga berpotensi menumbuhkan rasa percaya diri nasional. Dengan kemandirian pangan, energi, dan pertahanan, Indonesia diharapkan mampu berdiri sejajar dengan negara maju lainnya.
Bagi masyarakat, implementasi RAPBN 2026 diharapkan memberikan dampak nyata seperti harga pangan stabil, akses pendidikan dan kesehatan lebih luas, hingga ketersediaan rumah terjangkau.
Sebagai penutup, RAPBN 2026 diposisikan tidak hanya sebagai dokumen anggaran, melainkan juga strategi nasional untuk mencapai kesejahteraan yang merata.
Program makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, dan kesehatan merata mencerminkan perhatian pemerintah terhadap generasi mendatang. Langkah ini sejalan dengan visi membentuk masyarakat yang unggul dan produktif.
Dengan komitmen tersebut, APBN 2026 berpeluang menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
