Jakarta, EKOIN.CO – Shein, perusahaan e-commerce global yang sempat dilarang beroperasi di Indonesia, dikabarkan berencana memindahkan kantor pusatnya dari Singapura kembali ke negara asalnya, Tiongkok. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meyakinkan otoritas Tiongkok agar bisa melangsungkan Penawaran Umum Perdana (IPO) di Hong Kong.
Meskipun Shein selama ini dikenal berfokus pada ekspansi pasar internasional dan mendirikan kantor pusatnya di Singapura pada tahun 2019, akarnya tetap berada di Tiongkok. Sebagian besar produk yang dijual pun dipasok dari sana. Setelah beroperasi di Singapura selama kurang lebih empat tahun, Shein kini merencanakan untuk kembali ke kampung halamannya.
Menurut laporan Bloomberg yang dikutip oleh CNBC Internasional, Shein telah berdiskusi dengan pengacara mengenai kemungkinan pembentukan perusahaan induk di Tiongkok. Namun, sejauh ini belum ada jaminan akan adanya kelanjutan dari diskusi tersebut.
Di sisi lain, laporan dari Financial Times menyebutkan bahwa Shein telah mengajukan penawaran umum perdana secara diam-diam di Hong Kong pada bulan lalu. Langkah ini diambil setelah rencana sebelumnya untuk IPO di London ditunda. Sebelumnya, Shein telah melakukan pendaftaran secara rahasia di London selama lebih dari setahun, tetapi kesulitan mendapatkan persetujuan dari regulator setempat.
Rencana IPO di London sendiri sebetulnya dianggap akan sangat menguntungkan bagi Shein. Pasalnya, langkah itu bisa memberikan legitimasi yang lebih besar untuk bisnis internasionalnya, sekaligus membuka akses ke banyak investor dari Barat. Namun, tantangan yang dihadapi Shein tidak hanya di London. Perusahaan ini juga gagal melantai di bursa saham Amerika Serikat setelah menghadapi tuduhan terkait praktik kerja paksa dalam rantai pasokannya.
Operasional Shein diketahui memang terganggu oleh kebijakan perdagangan negara-negara Barat terhadap Tiongkok. Contohnya, Presiden AS Donald Trump menghapus pengecualian tarif, yang membuat Shein sulit menjual produknya dengan harga murah yang dikirim langsung dari Tiongkok. Tampaknya, kebijakan semacam ini akan meluas karena sejumlah pemerintah di pasar Barat juga dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah serupa.
